Sekjen PDI-P Sebut Pertemuan Jokowi-Mega Tak Bahas Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Bogor, Kamis (10/3/2022), tidak membicarakan soal Pemilu.

Keduanya bertemu dalam sebuah acara di Persemaian Modern Rumpin.

Menurut Hasto, pertemuan itu murni membahas masalah program menjaga Bumi Pertiwi.

"Tak ada pembahasan soal penundaan pemilu 2024. Sebab baik Jokowi maupun Megawati memiliki napas yang sama di mana keduanya tunduk pada Konstitusi yang mengatur pemilu tiap lima tahun sekali," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Pengamat Sarankan Jokowi Beri Pernyataan dengan Pesan Netral soal Wacana Penundaan Pemilu

Atas hal tersebut, Hasto menilai tidak ada wacana penundaan Pemilu 2024. Artinya, pesta demokrasi itu tetap dilaksanakan pada 2024.

Hasto menjelaskan, pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi dilakukan secara periodik.

"Kali ini dilakukan di Rumpin Bogor. Karena sejak awal, Megawati menaruh perhatian yang begitu besar terhadap gerakan penghijauan dan bagaimana menjaga kelestarian alam raya," jelasnya.

“Hal tersebut juga menjadi salah satu concern dari BRIN di mana Ibu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN,” sambung dia.

Menurut Hasto, karena pertemuan dilakukan di Rumpin, maka yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyejukkan Indonesia melalui gerak menjaga pertiwi.

Oleh karena itu, Hasto menegaskan pertemuan membahas soal nursery atau persemaian tanaman.

"Bukan soal isu pemilu 2024," ujarnya.

Terkait penundaan Pemilu, Hasto mengungkapkan sikap Mega dan Jokowi satu suara untuk taat, tunduk, dan patuh pada konstitusi.

Baca juga: Guru Besar Ilmu Politik Nilai Wacana Penundaan Pemilu Belum Usai meski Nasdem dan Golkar Bertemu

"Jadi karena sudah sama, ya tidak perlu dibicarakan. Nursery lebih penting bagi masa depan pembangunan yang pro lingkungan,” pungkasnya.

Isu penundaan Pemilu 2024 masih berhembus. Tahun ini, wacana itu pertama kali digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Muhaimin mengatakan, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda lantaran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sependapat dengan usulan tersebut.