Peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi misalnya, mempertanyakan kebenaran analisis big data yang disebutkan Cak Imin.
Baca juga: Luhut Pandjaitan dan Klaim soal Big Data
Menurut Ismail, paparan Cak Imin yang menggunakan analisis big data dinilai tidak sepadan dengan jumlah user atau pengguna medsos di Tanah Air, baik Twitter maupun Facebook.
"Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya (Cak Imin), dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," kata Ismail dalam akun Twitternya @ismailfahmi, yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail, Minggu (27/2/2022).
"Twitter user Indonesia hanya 18 juta. Pengguna Facebook di Indonesia sekitar 176 juta orang. Impossible (mustahil) juga 100 juta user ngomongin perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024," sambungnya.
Ismail juga angkat bicara soal pernyataan Luhut yang mengeklaim bahwa 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda
Mengutip data Laboratorium Indonesia 2045, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden 3 periode. Itu pun mayoritas menolak.
Sebanyak 10.852 akun Twitter itu meliputi akun yang turut bicara plus disebut atau di-mention dalam cuitan penundaan pemilu.
Misalnya akun Twitter Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut disebut dalam perbincangan ini. Meskipun SBY tak ikut mencuitkan penundaan pemilu, namun, akun Twitter miliknya dianggap ikut terlibat karena turut disebut.
"Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas," kata Ismail melalui akun Twitternya, Sabtu (12/3/2022), yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail.
Menurut Ismail, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10.000 yang aktif bicara soal penundaan pemilu. Angka ini setara dengan 0,055 persen
Sementara, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 140 juta pada tahun 2021. Dengan asumsi 0,055 persen pengguna ikut membahas isu ini, maka, hanya ada 77.000 akun yang ikut terlibat dalam perbincangan penundaan pemilu.
"Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali dimarkup 1.000 kali lebih datanya," kata dia.
Sementara, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, klaim Luhut yang menyebut adanya big data yang menyebutkan 110 juta warga ingin Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi.
Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik
Umam mengatakan, jika memang data itu benar, lebih baik dibuka kepada publik.
"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam sebuah diskusi daring, Minggu (13/3/2022).
Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.
Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu.
"Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ucapnya.
Baca juga: Desak Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan, Amien Rais: Kalau Hanya Diam, Kita Bunuh Diri Nasional