Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

Kompas.com - 15/03/2022, 07:40 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Umam mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu memang dilakukan secara sistematis. Dia menduga usulan ini terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Temuan survei

Sebelumnya, hasil survei berbagai lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden ingin pemilu tetap digelar di 2024.

Ini tak sejalan dengan klaim Muhaimin maupun Luhut yang menyebutkan sebaliknya.

Hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Sementara, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 66,7 Persen Masyarakat Nilai Usulan Penundaan Pemilu demi Kepentingan Politik

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Adapun sebanyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei ini menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menujukkan hasil serupa. Menurut survei, mayoritas responden menyatakan menentang penundaan Pemilu 2024.

"Kalau kita jumlah dan sebagainya, hampir 60 persen di pemilih capres di bakal calon presiden 2024 menyatakan memang tidak setuju," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).

Dalam paparan survei, terdapat 77,2 persen pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang mengaku tidak setuju terhadap penundaan pemilu, sedangkan 18,8 persennya setuju.

Selanjutnya, 76,7 persen pendukung Anies Baswedan mengaku tidak setuju pada penundaan pemilu. Hanya 16,6 persen pendukung Anies yang setuju pada wacana tersebut.

Baca juga: Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Setuju Pemilu Digelar 2024, tapi Ketum Suarakan Penundaan

Berikutnya, 69,3 persen pendukung Ganjar Pranowo menolak pemilu ditunda. Sebaliknya, 27,3 persen pendukung Ganjar mendukung wacana penundaan Pemilu.

"Begitu pun para pemilih capres lain, mayoritas di atas 60 persen menyatakan menentang penundaan Pemilu. Rata-rata di bawah 30 persen yang menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda," tulis paparan LSI Denny JA.

Survei ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Hasto PDI-P: Banteng Boleh Terluka, tapi Harus Tahan Banting

Nasional
PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu 'Track Record' Pemberantasan Korupsinya

PDI-P Sentil Penunjukan Pansel Capim KPK: Banyak yang Kita Tak Tahu "Track Record" Pemberantasan Korupsinya

Nasional
Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Respons Putusan MA, Demokrat: Bisa Ikut Pilkada Belum Tentu Menang

Nasional
Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Blok Rokan Jadi Penghasil Migas Terbesar Se-Indonesia, Jokowi Berikan Apresiasi

Nasional
Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Tiru India, Pemerintah Siapkan PP Mudahkan Diaspora Balik ke Indonesia

Nasional
Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Menpan-RB Dorong Kantor Perwakilan RI Terapkan Pelayanan Publik Terintegrasi

Nasional
Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Beri Karpet Merah Dinasti Jokowi

Nasional
Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Kunjungi Kantor Pusat DEC di China, Puan Tekankan Pentingnya Peningkatan Kerja Sama Antarnegara 

Nasional
Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Isnaq Rozaq, Peternak Termuda DD Farm Jateng yang Tekun Gapai Mimpi Jadi Musisi

Nasional
Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Prabowo Bertemu PM Baru Singapura, Janji Lanjutkan Kerja Sama Bilateral

Nasional
PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

PDI-P Pertimbangkan Usung Anies di Jakarta jika Diusulkan Akar Rumput

Nasional
Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Sempat Tidak Fit, Megawati Sapa Warga di Kantor PDI-P Ende

Nasional
Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Sentil Projo, PDI-P: Pemimpin Partai Lahir dari Kaderisasi, Bukan Berupaya Perpanjang Kekuasaan

Nasional
PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

PDI-P Ingatkan GP Ansor: Spirit NU untuk Merah Putih, Bukan Keluarga

Nasional
Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Profil Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Dikenalkan Sri Mulyani ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com