Ilusi Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin soal Masyarakat Inginkan Pemilu Ditunda...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola panas isu penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir.

Wacana itu tak hanya dikemukakan oleh elite partai politik, tetapi juga internal pemerintah yang tidak lain dari kalangan menteri kabinet penguasa.

Kedua pihak tersebut mengeklaim bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Klaim itu disebut-sebut mengacu pada big data.

Meski begitu, hingga kini klaim tersebut masih menjadi tanda tanya. 

Cak Imin hingga Luhut

Isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata dia, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, survei sebuah lembaga umumnya hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang. Sementara, responden big data diklaim bisa mencapai angka 100 juta orang.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," katanya, Sabtu (26/2/2022).

Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga angkat bicara soal penundaan pemilu.

Dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun YouTube, Luhut mengaku memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut dia, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Serupa dengan Muhaimin, Luhut mengeklaim adanya big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Baik klaim Luhut maupun Muhaimin itu pun menuai kontroversi dan dipertanyakan kebenarannya oleh banyak pihak.

Tanda tanya besar

Peneliti media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi misalnya, mempertanyakan kebenaran analisis big data yang disebutkan Cak Imin.

Menurut Ismail, paparan Cak Imin yang menggunakan analisis big data dinilai tidak sepadan dengan jumlah user atau pengguna medsos di Tanah Air, baik Twitter maupun Facebook.

"Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya (Cak Imin), dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," kata Ismail dalam akun Twitternya @ismailfahmi, yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail, Minggu (27/2/2022).

"Twitter user Indonesia hanya 18 juta. Pengguna Facebook di Indonesia sekitar 176 juta orang. Impossible (mustahil) juga 100 juta user ngomongin perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024," sambungnya.

Ismail juga angkat bicara soal pernyataan Luhut yang mengeklaim bahwa 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Mengutip data Laboratorium Indonesia 2045, hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden 3 periode. Itu pun mayoritas menolak.

Sebanyak 10.852 akun Twitter itu meliputi akun yang turut bicara plus disebut atau di-mention dalam cuitan penundaan pemilu.

Misalnya akun Twitter Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut disebut dalam perbincangan ini. Meskipun SBY tak ikut mencuitkan penundaan pemilu, namun, akun Twitter miliknya dianggap ikut terlibat karena turut disebut.

"Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas," kata Ismail melalui akun Twitternya, Sabtu (12/3/2022), yang dikutip Kompas.com atas seizin Ismail.

Menurut Ismail, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10.000 yang aktif bicara soal penundaan pemilu. Angka ini setara dengan 0,055 persen

Sementara, pengguna Facebook di Indonesia mencapai 140 juta pada tahun 2021. Dengan asumsi 0,055 persen pengguna ikut membahas isu ini, maka, hanya ada 77.000 akun yang ikut terlibat dalam perbincangan penundaan pemilu.

"Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali dimarkup 1.000 kali lebih datanya," kata dia.

Manipulasi informasi

Sementara, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, klaim Luhut yang menyebut adanya big data yang menyebutkan 110 juta warga ingin Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi.

Umam mengatakan, jika memang data itu benar, lebih baik dibuka kepada publik.

"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam sebuah diskusi daring, Minggu (13/3/2022).

Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu.

"Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ucapnya.

Umam mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu memang dilakukan secara sistematis. Dia menduga usulan ini terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Temuan survei

Sebelumnya, hasil survei berbagai lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden ingin pemilu tetap digelar di 2024.

Ini tak sejalan dengan klaim Muhaimin maupun Luhut yang menyebutkan sebaliknya.

Hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Sementara, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Survei Litbang Kompas dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Adapun sebanyak 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi telah diwawancarai dalam survei.

Survei ini menggunakan metode pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 3,1 persen

Riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga menujukkan hasil serupa. Menurut survei, mayoritas responden menyatakan menentang penundaan Pemilu 2024.

"Kalau kita jumlah dan sebagainya, hampir 60 persen di pemilih capres di bakal calon presiden 2024 menyatakan memang tidak setuju," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers, Kamis (10/3/2022).

Dalam paparan survei, terdapat 77,2 persen pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang mengaku tidak setuju terhadap penundaan pemilu, sedangkan 18,8 persennya setuju.

Selanjutnya, 76,7 persen pendukung Anies Baswedan mengaku tidak setuju pada penundaan pemilu. Hanya 16,6 persen pendukung Anies yang setuju pada wacana tersebut.

Berikutnya, 69,3 persen pendukung Ganjar Pranowo menolak pemilu ditunda. Sebaliknya, 27,3 persen pendukung Ganjar mendukung wacana penundaan Pemilu.

"Begitu pun para pemilih capres lain, mayoritas di atas 60 persen menyatakan menentang penundaan Pemilu. Rata-rata di bawah 30 persen yang menyatakan setuju pemilu 2024 ditunda," tulis paparan LSI Denny JA.

Survei ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dengan margin of error survei sebesar lebih kurang 2,9 persen.