Kompas.com - 14/03/2022, 06:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal big data terkait wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Menurut peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro, meminta pihak-pihak yang melontarkan klaim itu untuk bertanggung jawab membuka data yang mereka punya terkait gagasan itu.

"Sebagai bentuk pertanggungjawaban klaim yang disampaikan tersebut tentu harus bisa menunjukkan secara terbuka kepada publik," kata Bawono kepada Kompas.com, Minggu (13/3/2022).

Bawono menyatakan, keterbukaan tentang data dan metode yang digunakan dalam menganalisis sikap masyarakat terkait politik adalah hal yang mutlak dipenuhi. Dia mencontohkan, sebagai peneliti yang berkecimpung dalam dunia riset terkait politik dan jajak pendapat, pertanggungjawaban terhadap data sangat mempengaruhi kredibilitas survei dan nama baik periset.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

"Seperti juga telah dilakukan lembaga-lembaga survei selama ini. Dalam merilis temuan survei mengenai ketidaksetujuan dari publik terhadap penundaan pemilu, lembaga-lembaga survei telah membuka data itu kepada publik dengan juga metodologi survei itu dilakukan," ujar Bawono.

Bawono mengatakan, masyarakat juga berhak mengetahui tentang data yang diklaim oleh pihak-pihak yang melontarkan gagasan penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden tanpa melalui pemilu atau malah menjadi 3 periode. Sebab, lanjut dia, publik juga punya hak untuk menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Keterbukaan terhadap apa diklaim oleh pihak-pihak pendukung penundaan pemilu sebagai big data itu penting, agar publik dan juga berbagai pihak lain termasuk ahli di bidang big data bisa melihat itu sekaligus mengkritisi," ucap Bawono.

Wacana penundaan pemilu yang berujung pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir. Analisis big data pun digunakan elite politik dan pejabat yang mendukung adanya wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Tanda Tanya soal Klaim Big Data Cak Imin di Wacana Pemilu Ditunda

Muhaimin dan Luhut mengklaim menggunakan analisis big data untuk memaparkan bahwa rakyat menginginkan penundaan pemilu. Menurut Muhaimin, usulan tentang penundaan pemilu 2024 didukung oleh banyak pihak, terutama para warganet di media sosial (medsos).

Klaim tersebut mengacu pada analisis big data perbincangan di medsos. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subyek akun di medsos, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persennya menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," kata Muhaimin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022 lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.