Kompas.com - 14/03/2022, 15:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, mempertanyakan sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang berbicara soal wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasto menilai, isu penundaan pemilu semestinya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, atau Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Isu tersebut bukan masuk ranah kementerian yang dipimpin Luhut.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran pers, Senin (14/3/2022).

Hasto mengingatkan, seorang pembantu presiden semestinya fokus pada tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan.

Hasto mengimbau agar para menteri tidak membuat pernyataan yang negatif karena Presiden Joko Widodo sendiri menurutnya terus berupaya membangun optimisme dan bekerja keras mengatasi pandemi.

Hasto juga menegaskan, semestinya tidak ada menteri yang punya pendapat berbeda dengan Jokowi dalam menyikapi wacana menunda pemilu.

"Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” ujar Hasto.

Hasto mengajak seluruh pihak agar berdisiplin dan bergerak membantu rakyat untuk menciptakan legacy atau warisan kepemimpinan Jokowi.

"Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” kata Hasto.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Pemilih Enam Partai Politik Setuju Pemilu 2024 Tetap Digelar

Dalam wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengeklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Raja dan Tokoh Adat Papua Barat Temui Wapres, Minta Pemekaran Wilayah

Nasional
Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Kompetisi Anugerah Jurnalistik Kominfo 2022 Usai Digelar, Ini Daftar Lengkap Pemenangnya

Nasional
LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

LPSK: Korban Perkosaan Pegawai Kemenkop UKM Masih Alami Trauma

Nasional
Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Pemberian Kredit BPD Jateng ke Kejagung

Nasional
Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Bupati Cianjur: Gempa Susulan di Cianjur Sudah Terjadi 359 Kali

Nasional
Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Yudo Margono Calon Panglima, Fadli Zon Sebut Momentum untuk AL Perkuat Kapal Selam

Nasional
Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Siap Jadi Panglima TNI, Yudo Margono Pastikan Akan Lanjutkan Kebijakan Andika Perkasa

Nasional
Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Hendra Kurniawan Akui Suruh Anak Buah Amankan CCTV Rumah Sambo

Nasional
UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

UPDATE Gempa Cianjur: Korban Meninggal 329 Orang, 11 Orang Masih Hilang

Nasional
KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

KSAL Yudo Siapkan Bahan Hadapi Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Besok

Nasional
Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Diduga Terima Gratifikasi Rp 9 Miliar

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Skema Kredit Ekspor Sapi dan Rajungan

Nasional
ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

ITAGI: Lansia Harus Kontrol Penyakit Komorbid Sebelum Vaksinasi Covid-19

Nasional
PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

PKS Nilai Kode Airlangga soal Partai Gabung KIB Bukan untuk Mereka

Nasional
Usai 'Fit And Proper Test', Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Usai "Fit And Proper Test", Komisi I Bakal Kunjungi Kediaman Yudo Margono

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.