Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/03/2022, 22:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II akan mulai membahas tahapan Pemilu 2024 termasuk anggarannya sekitar pertengahan Maret 2022 atau setelah masa reses berakhir.

Diketahui, saat ini para anggota dewan masih terjun ke daerah untuk melaksanakan reses hingga 14 Maret mendatang.

"Saya kira, tetap di masa sidang ke depan kita akan memulai sesi tahapan termasuk teknis soal anggaran. Setelah itu betul-betul fixed dan akan kita bawa ke Banggar (Badan Anggaran) untuk difinalisasi. Agar tahapan dan anggaran sebangun dalam rangka sukseskan tahun 2024," kata Rifqi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Ia menegaskan, Komisi II tidak mungkin melupakan pembahasan terhadap anggaran Pemilu 2024. Pasalnya, anggaran adalah dasar penggerak terlaksananya berbagai tahapan Pemilu 2024.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

Untuk itu, Komisi II disebut akan membahas tahapan maupun anggaran Pemilu secara detail agar Pemilu 2024 berjalan sukses.

"Jangan sampai jadwalnya kita bahas, tapi untuk menggerakkan tahapan dalam hal ini adalah anggaran, tidak kita bahas. Jadi kita bahas berbarengan nanti agar kemudian ini menjadi satu pembahasan yang simultan," jelasnya.

Lebih lanjut, Rifqi mengingatkan bahwa sudah ada kesepakatan antara DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah bahwa 14 Februari 2024 adalah jadwal pemungutan suara.

Adapun jadwal tersebut, kata dia, akan menjadi dasar Komisi II dalam penyusunan tahapan lainnya di Pemilu.

"Ya, paling lambat Juni 2022 harus kita putuskan semua tahapan. Karena selambat-lambatnya 20 bulan dari tahapan pemungutan suara," tuturnya.

Atas dasar itu, Rifqi meminta publik tidak berspekulasi terkait adanya isu penundaan pemilu. 

Baca juga: Demokrat: Reshuffle Lebih Tepat, daripada Mengemis-ngemis Minta Pemilu Ditunda

"Saya kira ini jangan dibiaskan dengan isu yang lain dan semata mekanisme ini masih reses. Kita sabar dikit lah pada niat sama untuk kesepakatan awal dan Pemilu 2024 diselenggarakan 14 Februari 2024," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com