Kompas.com - 14/03/2022, 14:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pembagian kavling-kavling tanah di lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dianggap justru menutupi masalah yang lebih serius. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan, ada banyak masalah yang lebih mendasar terkait lahan di lokasi IKN yang seharusnya disorot publik dan pemerintah.

Masalah itu antara lain terkait penguasaan lahan serta kemungkinan bentrok antara rakyat yang memiliki lahan secara turun-temurun dengan kepentingan elite melalui megaproyek IKN.

"Kami menemukan bahwa di Kalimantan Timur, masalah yang pelik dan itu sangat fundamental adalah penguasaan tanah. Pemerintah tidak dapat melompat begitu saja, membangun atau memindahkan ibu kota negara tanpa melakukan reforma agraria terlebih dulu," kata Ketua Departemen Bidang Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian Maulana, dalam diskusi daring, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Saat KPK Ungkap Dugaan Bagi-bagi Lahan Kavling di IKN Nusantara...

"KPA memandang pembagian kavling-kavling tanah, kami kira itu hanya tidak lebih dari gimmick politik semata agar pemerintah oleh pengusaha diminta serius. Tapi isu tersebut, penertiban jual-beli tanah, adalah isu penutup saja karena masalah fundamental yang lebih kronis di lokasi IKN jadi tertutupi," lanjut dia.

Di lokasi IKN, ada begitu banyak tumpang tindih klaim izin konsesi perusahaan, yang sebelum kedatangan megaproyek ibukota baru pun sudah menimbulkan banyak konflik agraria.

Secara umum, di Kalimantan Timur, penguasaan lahan pun semakin timpang antara rakyat kecil yang umumnya bertani dengan lahan yang dikuasai perusahaan tambang hingga perkebunan.

Tak sedikit lahan yang sudah dikuasai rakyat secara turun-temurun tetapi tak dapat dibuktikan status kepemilikannya secara hukum, akhirnya dirampas perusahaan yang kemudian sanggup mengurus izin dan sertifikat.

"KPA mencatat, dalam lima tahun terakhir, muncul 50 konflik agraria dengan luas 64 ribu hektar di Kalimantan Timur," kata Roni.

Yang semestinya dilakukan pemerintah adalah melakukan reforma agraria dan distribusi ulang lahan-lahan bermasalah tersebut.

Apabila tidak, maka potensi konflik lahan dan tindakan-tindakan represif negara, termasuk di dalamnya intimidasi terhadap warga lokal sampai penggusuran yang melibatkan kekerasan aparat, bukan tak mungkin bakal terjadi demi memuluskan megaproyek IKN.

"Cara-cara semacam ini (penggunaan isu bagi-bagi kavling tanah) sangat lumrah dan sering sekali dilakukan oleh pemerintah dalam proses-proses pembangunan proyek berskala besar. Kami melihatnya itu tidak relevan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Temukan Rekaman CCTV Vital Penembakan Brigadir J

Polisi Temukan Rekaman CCTV Vital Penembakan Brigadir J

Nasional
Anggota Komisi I DPR Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM yang Berpotensi Munculkan Inflasi

Anggota Komisi I DPR Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM yang Berpotensi Munculkan Inflasi

Nasional
Sidang Etik untuk Tentukan Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Segera Digelar

Sidang Etik untuk Tentukan Status Irjen Ferdy Sambo di Polri Segera Digelar

Nasional
Airin Sempat Terpikir Tak Ingin Maju Pilkada Tangsel 2016 karena Kasus Suaminya

Airin Sempat Terpikir Tak Ingin Maju Pilkada Tangsel 2016 karena Kasus Suaminya

Nasional
Polri Periksa 16 Saksi Terkait Penghilangan dan Perusakan CCTV di Rumah Ferdy Sambo

Polri Periksa 16 Saksi Terkait Penghilangan dan Perusakan CCTV di Rumah Ferdy Sambo

Nasional
2 Alat Bukti yang Jerat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

2 Alat Bukti yang Jerat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain Diserahkan ke Kejaksaan Hari Ini

Nasional
Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

Cerita Airin Ketika Sang Suami Terjerat Korupsi...

Nasional
Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

Total 83 Polisi Diperiksa di Kasus Brigadir J, 35 Orang Direkomendasi Dikurung di Tempat Khusus

Nasional
Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

Jadi Tersangka, Istri Ferdy Sambo Belum Ditahan karena Sakit

Nasional
Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

Polri Investigasi Dua Laporan Polres Jaksel Terkait Kematian Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Istri Ferdy Sambo Tersangka, Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

Irwasum: 6 Polisi yang Langgar Etik di Kasus Brigadir J Diduga Lakukan Pidana Halangi Penyidikan

Nasional
CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

CCTV Tunjukkan Istri Ferdy Sambo Terlibat Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan 'Scientific Crime Investigation'

Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Setelah Pemeriksaan dengan "Scientific Crime Investigation"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.