Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Setuju Pemilu Digelar 2024, tapi Ketum Suarakan Penundaan

Kompas.com - 14/03/2022, 13:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Sementara itu, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Hasil survei yang sama menunjukan bahwa masyarakat pemilih enam partai politik di Tanah Air mengaku setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Dua dari enam partai politik itu adalah Golkar dan PKB, partai yang ketua umumnya menggulirkan isu penundaan pemilu.

Sementara, empat parpol lainnya yang pemilihnya juga mayoritas setuju pemilu tak ditunda yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Survei Litbang Kompas itu dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Survei melibatkan 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi.

Survei ini menggunakan metode wawancara dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 3,1 persen

Berikut rincian hasil survei mengenai enam partai politik yang mayoritas pemilihnya ingin pemilu tetap digelar di 2024.

1. PKS
Pendukung PKS menjadi responden yang paling banyak menyetujui pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Responden berdasarkan pilihan partai politik, PKS: 92,9 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Sebanyak 7,1 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak," tulis hasil survei yang dikutip dari Kompas.id.

2. Partai Gerindra
Posisi kedua yaitu pendukung Partai Gerindra, sebanyak 83,9 persennya setuju pemilu tetap digelar pada 2024.

Hanya 8 persen pemilih Gerindra yang setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

Sementara, 6,3 persen pemilih Gerindra tidak mempersoalkan pemilu ditunda, dan 1,8 persen menjawab tidak tahu.

3. Partai Demokrat
Ketiga, sebanyak 75,7 persen pemilih Partai Demokrat mengaku setuju pemilu tetap digelar 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com