Mayoritas Pemilih PKB dan Golkar Setuju Pemilu Digelar 2024, tapi Ketum Suarakan Penundaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih menjadi polemik.

Isu itu mulanya digulirkan oleh sejumlah elite partai politik, namun kemudian masif dikritik publik.

Para elite partai mengeklaim bahwa usulan mereka soal penundaan pemilu berasal dari aspirasi warga. Nyatanya, hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan sebaliknya.

PKB hingga Golkar

Sebagaimana diketahui, isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Usulan Muhaimin tersebut lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

Ia lantas mengatakan bahwa wacana tersebut perlu dimusyawarahkan oleh ketua-ketua umum partai politik, khususnya pendukung Presiden Joko Widodo.

"Ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai dan kita ini bukan pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," kata Airlangga di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Hasil survei

Sementara, hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Terkait Wacana Menunda Pemilu, Airlangga: Suara Golkar adalah Suara Rakyat

Kemudian, sebanyak 25,1 persen responden mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak.

Sementara itu, hanya 10,3 persen yang mengaku setuju pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi. Sisanya, sebanyak 2,3 persen menjawab tidak tahu.

Hasil survei yang sama menunjukan bahwa masyarakat pemilih enam partai politik di Tanah Air mengaku setuju pemilu tetap digelar di 2024.

Dua dari enam partai politik itu adalah Golkar dan PKB, partai yang ketua umumnya menggulirkan isu penundaan pemilu.

Sementara, empat parpol lainnya yang pemilihnya juga mayoritas setuju pemilu tak ditunda yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 62,3 Persen Masyarakat Setuju Pemilu Tetap 14 Februari 2024

Survei Litbang Kompas itu dilakukan melalui sambungan telepon pada 7-12 Maret 2022. Survei melibatkan 1.002 responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi.

Survei ini menggunakan metode wawancara dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error lebih kurang 3,1 persen

Berikut rincian hasil survei mengenai enam partai politik yang mayoritas pemilihnya ingin pemilu tetap digelar di 2024.

1. PKS
Pendukung PKS menjadi responden yang paling banyak menyetujui pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Responden berdasarkan pilihan partai politik, PKS: 92,9 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 2024. Sebanyak 7,1 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi atau tidak," tulis hasil survei yang dikutip dari Kompas.id.

2. Partai Gerindra
Posisi kedua yaitu pendukung Partai Gerindra, sebanyak 83,9 persennya setuju pemilu tetap digelar pada 2024.

Hanya 8 persen pemilih Gerindra yang setuju Pemilu 2024 ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

Sementara, 6,3 persen pemilih Gerindra tidak mempersoalkan pemilu ditunda, dan 1,8 persen menjawab tidak tahu.

3. Partai Demokrat
Ketiga, sebanyak 75,7 persen pemilih Partai Demokrat mengaku setuju pemilu tetap digelar 2024.

Kemudian, 10,8 persen pemilih Demokrat mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda, dan 13,5 persen sisanya setuju Pemilu 2024 ditunda.

4. Partai Golkar
Berikutnya, 66,7 persen pemilih Partai Golkar mengaku setuju Pemilu 2024 tetap digelar.

Lalu, 13,3 persen pemilihnya mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda, sebanyak 11,1 persen setuju pemilu ditunda, dan 8,9 persen tidak tahu.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

5. PDI Perjuangan
Adapun pemilih PDI-P yang ingin pemilu tetap digelar di 2024 yakni sebesar 47,8 persen.

Kemudian 28,2 persen mengaku tidak mempersoalkan pemilu ditunda, 20,6 persen setuju pemilu ditunda, dan 3,4 persen menjawab tidak tahu.

6. PKB
Terakhir, ada 42,9 persen pemilih PKB yang mengaku setuju Pemilu 2024 tetap digelar.

Sebanyak 35,7 persen menyatakan setuju Pemilu 2024 ditunda, 10,7 persen tidak mempersoalkan pemilu ditunda. Hanya 10,7 persen pemilih tidak tahu.