Wacana Penundaan Pemilu, Klaim soal "Big Data" yang Dinilai Manipulatif dan Sumir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir, meski di tengah terbelahnya suara masyarakat dan elite politik terhadap wacana yang berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo itu.

Terbaru, publik menyoroti ihwal analisis big data yang digunakan oleh sejumlah elite politik dan para pejabat yang mendukung wacana itu. Mereka mengeklaim publik mendukung wacana itu.

Misalnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyuarakan wacana penundaan pemilu menyatakan dari 100 juta subyek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu, sedangkan 40 persen menolak.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada 110 juta warga memiliki aspirasi Pemilu 2024 ditunda. Hal itu dikatakan Luhut dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube.

Baca juga: Pengamat Minta Big Data Terkait Wacana Penundaan Pemilu Dibuka untuk Dikritik

Rakyat tak bisa diklaim

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Adian Napitupulu, analisis big data tidak selengkap hasil survei lembaga survei nasional. Selain itu, analisis big data bahkan tidak dijelaskan secara ilmiah kepada publik.

Di sisi lain, rakyat dinilai tidak bisa disangkutpautkan dalam wacana penundaan pemilu, tanpa bukti ilmiah yang jelas.

"Kenapa paparan tersebut penting? Karena rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, seolah semua atas kehendak rakyat," tegas Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).

Untuk itu, Adian meminta pihak pendukung wacana penundaan pemilu menggunakan analisis big data menjelaskan paparan ilmiahnya kepada publik.

Ia mengingatkan, hasil sejumlah survei nasional justru menunjukkan bahwa publik menolak penundaan pemilu.

Sebagai contoh, Adian menggunakan hasil lembaga survei LSI Denny JA yang menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen setuju.

Baca juga: Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

Manipulasi informasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai klaim Luhut soal analisis big data merupakan sebuah manipulasi informasi.

Dia meminta data itu dibuka kepada publik untuk diketahui kebenarannya.

"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apa pun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam diskusi Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024 yang diselenggarakan Total Politik di Jakarta, Minggu.