Guru Besar Ilmu Politik Nilai Wacana Penundaan Pemilu Belum Usai meski Nasdem dan Golkar Bertemu

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 masih akan terus bergulir, meskipun dua ketua umum partai politik dengan pandangan yang berbeda telah bertemu pada Kamis (10/3/2022).

Adapun dua ketua umum partai politik yang dimaksud yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Keduanya, bertemu pada Kamis di Nasdem Tower, Jakarta. Diketahui, Airlangga bersama Golkar masih pada sikap mendukung usulan penundaan pemilu, sedangkan Surya Paloh di Nasdem tegas menolak.

"Saya melihatnya belum (selesai wacana penundaan pemilu). Kalau kita amati dalam tiga bulan terakhir, mobilisasi di bawah masih jalan," kata Saiful dalam acara Rosi yang disiarkan Kompas TV, Kamis malam.

Baca juga: Pengamat Sarankan Jokowi Beri Pernyataan dengan Pesan Netral soal Wacana Penundaan Pemilu

"Saya tidak curiga, tapi saya melihat fakta di lapangan bahwa ada kelompok-kelompok yang bekerja untuk itu (penundaan pemilu)," sambungnya.

Meyakini hal tersebut, Saiful menerangkan bahwa hingga kini belum ada satu dari tiga partai politik pengusung penundaan pemilu yang mengubah sikapnya.

Terkait Airlangga, kata Saiful, bahkan pada saat bertemu Surya Paloh di Nasdem Tower tetap bersikeras menampung aspirasi sejumlah masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu.

"Kita menunggu itu. Selama ini belum ada. Bung Airlangga tadi mengatakan bahwa ada keinginan itu (penundaan pemilu) untuk memperpanjang masa jabatan. Maka belum selesai urusan politiknya. Tentu belum masuk ke wilayah hukum," jelasnya.

Baca juga: PKB Dorong Penundaan Pemilu jika Ada Dukungan Rakyat

Sementara itu, Presiden Jokowi juga dinilai belum menyatakan sikap apakah akan menolak atau mendukung penundaan pemilu.

Padahal, menurut Saiful, sikap Jokowi yang tegas ditunggu oleh publik untuk menyudahi isu yang berkembang.

"Harusnya dari Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa aspirasi itu (penundaan pemilu) dihargai. Tapi pastikan Pemilu 2024 akan berlangsung dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya," imbuh Saiful.

Di sisi lain, kondisi berbeda akan terlihat jika Airlangga mewakili Golkar menyatakan sikap beralih dari mendukung menjadi menolak penundaan pemilu.

"Kalau ada pernyataan seperti itu, kita merasa pasti secara politik, dan pasti secara hukum," kata Saiful.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Partai yang Usulkan Penundaan Pemilu Hanya Main-main agar Jadi Pembicaraan

Sebelumnya diberitakan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai wacana penundaan Pemilu 2024 perlu dibicarakan oleh ketua-ketua umum partai politik, khususnya partai politik pendukung Presiden Jokowi.

Airlangga meyakini, mengenai penundaan pemilu dapat diatasi melalui musyawarah antara ketum partai.

"Tadi saya katakan, ini perlu dibicarakan secara konsensus antara ketua-ketua umum partai dan kita ini bukan Pemilu atau keputusan model barat, tapi model Indonesia, musyawarah untuk mufakat, konsensus dan gotong royong yang terbukti berhasil dalam melawan pandemi Covid dan pemulihan ekonomi," kata Airlangga usai bertemu Ketum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis.

Mengenai sikap Golkar atas wacana tersebut, ia menegaskan Golkar akan tetap menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.