Kompas.com - 12/03/2022, 11:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, KPK bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengawasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang dilakukan dengan menggunakan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP).

Sebab, ia mendapat informasi tidak semua lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur clean and clear.

Ia mengatakan, dari informasi yang diterimanya, ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di IKN tersebut.

“Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," kata Alex, Jumat (11/03/2022).

Baca juga: Ungkap Dugaan Bagi-bagi Kavling di IKN, KPK: Tidak Semua Lahan di Sana Clean and Clear

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clear. Dari informan kami, sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK,” katanya. 

Alex menjelaskan, MCP dapat digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan secara administratif.

Sehingga sistem ini bisa digunakan sebagai ukuran untuk membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP.

Secara fakta di lapangan harus sama baiknya dengan nilai secara administratif. Jangan sampai tidak sinkron.

Baca juga: Gubernur Se-Indonesia Diundang ke IKN, tapi Hanya 5 Kepala Daerah yang Berkemah Bersama Jokowi, Siapa Saja?

"Perlu penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang holistik dan adil sehingga rakyat dapat merasakan secara langsung manfaatnya,” tegas Alex.

Alex juga mengatakan, KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Supervisi juga akan melakukan monitoring, pendampingan, dan pengawasan atas implementasi delapan area perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Kedelapan area intervensi tersebut meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Dalam hal penertiban dan penyelamatan aset, KPK mengapresiasi atas keberhasilan 11 pemerintah daerah (Pemda) di provinsi Kaltim tahun 2021 lalu telah menerbitkan sertifikat tanah pemda sebanyak 130 bidang senilai Rp 164 miliar.

Baca juga: Warga dari Tangerang dan Dumai Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Lalu pemulihan aset bergerak ataupun tidak bergerak senilai Rp 128 miliar.

Selain itu, aset Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berhasil ditertibkan sepanjang 2021 senilai total Rp 7,1 miliar. Dan terakhir, penyelesaian tunggakan berhasil diselesaikan senilai total Rp 117 miliar.

Lebih lanjut, Alex berharap agar apa pun bisnis yang dilakukan di Kaltim memberikan manfaat luas untuk masyarakat Kaltim.

"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Kami juga berharap koordinasi pencegahan korupsi ke depan semakin baik," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 6 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 6 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Yudo Margono Janji Jalankan Visi-Misi meski Tak sampai Setahun Jadi Panglima TNI

Nasional
Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya 'Story' yang Panjang

Melayat Ferry Mursyidan, Ganjar Pranowo: Kami Punya "Story" yang Panjang

Nasional
Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.