Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Disarankan Rombak Strategi Hadapi Dinamika di Laut Natuna Utara

Kompas.com - 09/03/2022, 16:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura Evan A Laksamana menyarankan Indonesia merombak strategi dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Hal ini bertujuan agar Indonesia mampu menjawab isu-isu yang berkaitan dengan China di Laut Natuna Utara.

Baca juga: Bakamla Tangkap Kapal Vietnam Curi Ikan di Laut Natuna Utara

“Idealnya kita harus merombak sistem kebijakan strategis kita, bukan hanya soal maritim dan Natuna, tapi secara keseluruhan sehingga kita bisa menyatukan semua instrumen strategis kita,” kata Evan dalam diskusi bertajuk “Meneropong Manuver China di Laut Natuna Utara” yang digelar Jakarta Defence Studies, Rabu (9/3/2022).

Evan mengatakan, Indonesia harus memandang bahwa isu China di Laut Natuna Utara maupun Laut China Selatan merupakan tantangan strategi.

Sebab, pandangan mengenai isu Laut Natuna Utara dan China Selatan bukan hanya soal “pelaksanaan hukum” semata.

Menurutnya, respons Indonesia terhadap isu China di Laut Natuna Utara sejauh ini cenderung peformatif.

“Artinya seolah-olah kita tegas tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah dan enggak mencegah masalah stategis muncul kembali,” tegas dia.

Di samping itu, Evan mengatakan bahwa cara pandang Indonesia terhadap China di Laut Natuna Utara juga perlu disikapi secara kehati-hatian.

Baca juga: TNI AL Tangkap 3 Kapal Vietnam Pencuri Ikan di Laut Natuna Utara

Menurutnya, masyarakat Indonesia selama ini mempunyai persepsi bahwa aktivitas China di Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan merupakan upaya untuk menginvasi atau pun menyerang Indonesia.

“Sebetulnya kepentingan utama Tiongkok masih mengenai legitimasi dari China Communist Party sehingga ekspansi teritorial itu hanya akan dipertimbangkan dalam konteks seperti Taiwan, ini bukan sesuatu di level sama dengan laut Natuna Utara atau pun Indonesia,” jelas dia.

“Jadi kita harus berhati-hati bahwa kita harus siap menyatakan apa yang dilakukan Tiongkok di Natuna dari Laut China Selatan itu salah atau ilegal tetapi kita harus cukup hati-hati,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com