Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Musik Nasional, Berawal dari WR Supratman hingga Diresmikan SBY

Kompas.com - 09/03/2022, 12:37 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Bangsa Indonesia memperingati Hari Musik Nasional setiap tanggal 9 Maret. Hal ini dinilai sebagai wujud apresiasi untuk para musikus yang berkecimpung dan terlibat dalam memajukan industri musik tanah air.

Dalam memperingati Hari Musik Nasional 2022 yang jatuh pada Rabu (9/3/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan konser musik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan mendatangkan belasan artis dan penyanyi ibu kota.

Ada alasan yang melatarbelakangi Pemerintah menetapkan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Selain itu, pada tahun ini Hari Musik Nasional masih diperingati di tengah situasi pandemi Covid-19.

Menurut penjelasan yang dikutip dari laman Kemendikbud.go.id, sosok Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan WR Supratman adalah inspirasi yang menjadi dasar penetapan Hari Musik Nasional, seperti dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Sejarah Hari Musik Nasional dan Perjuangan Musisi Bangkit di Tengah Pandemi

Menurut catatan, WR Supratman lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Kendati demikian, berdasarkan penelusuran sejarah, WR Supratman ternyata lahir pada tanggal 19 Maret 1903.

Akan tetapi, penetapan 9 Maret sebagai hari lahir WR Supratman dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 04/Pdt/P/2007/PN PWR pada 29 Maret 2007 yang telah disetujui oleh pihak keluarga mendiang.

Anak pasangan Djoemeno Senen Sastrosoehardjo dan Siti Senen itu lahir di Meester Cornelis, Batavia (kini Jakarta). Dia adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara.

Ayahnya saat itu adalah seorang serdadu Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL) berpangkat sersan.

Supratman kemudian bersama kakak sulungnya, Rukiyem Supratiyah, pergi ke Makassar untuk menempuh sekolah Europese Lager School (ELS). Ketika itu sang kakak ditaksir oleh seorang instruktur KNIL berpangkat sersan, Willem Martinus (WM) Van Eldik alias W.M. Sastrodiharjo, dan kemudian menikah.

 

Baca juga: Profil WR Supratman, Sosok di Balik Peringatan Hari Musik Nasional 2021

Saat itulah, menurut cerita, van Eldik yang menambahkan nama Rudolf supaya Wage bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan pelajar lainnya. Karena saat itu yang bisa menempuh pendidikan hanya anak-anak Belanda, pengusaha, atau golongan priyayi.

Selain itu, menurut laporan Willem juga yang mengajarkan Wage bermain biola. Dia lantas merekrut Wage menjadi pemain biola di kelompok musik jazz, Black and White Jazz Band, di Makassar. Mereka kerap unjuk gigi dalam acara-acara pernikahan atau kegiatan lainnya.

Berbekal biola dari Van Eldik itu, Supratman kemudian menuliskan lagu Indonesia Raya. Lagu itu pertama kali diperdengarkan dalam Kongres Pemuda Kedua yang digelar pada 28 Oktober 1928, di rumah Sie Kong Lian di Jalan Kramat Raya Nomor 106. Bangunan itu saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda.

Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menetapkan setiap 9 Maret menjadi Hari Musik Nasional. Hal itu tertuang melalui Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2013.

Apresiasi kancah musik Indonesia

Musik merupakan salah satu ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mewakili nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Baca juga: Hari Musik Nasional : Ribuan Kerinduan akan Panggung Gigs

Penetapan 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional oleh pemerintah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan musik Tanah Air.

Selain itu, penetapan Hari Musik Nasional bertujuan meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional.

Hari Musik Nasional juga menjadi simbol kebangkitan musik nasional dan daerah. Dengan peringatan itu diharapkan masyarakat Indonesia lebih mencintai dan menghargai karya-karya musik Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com