Kasus Hakim Itong, KPK Panggil Panitera PN Surabaya dan 3 Pengacara sebagai Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panitera Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas IA Khusus, R Joko Purnomo terkait kasus yang menjerat hakim nonaktif PN Surabaya, Itong Isnaini Hidayat.

Joko bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perkara di PN Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Ditreksrimsus Polda Jawa Timur.

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus suap pengurusan perkara di PN Surabaya Jawa, untuk tersangka IIH (Itong Isnaini Hidayat)," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa  (8/3/2022).

Selain Panitera PN Surabaya itu, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang pengacara yaitu Darmaji, Dodik Wahyono dan Rachmat Harjono Tengadi.

Baca juga: Hakim Itong Diduga Aktif Dekati Pihak Beperkara di PN Surabaya untuk Putus Perkara Sesuai Keinginan

Kemudina, dua swasta bernama Made Sri Manggalawati dan Ahmad juga turut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi.

Dalam kasus ini, KPK juga mengumumkan panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan dan pengacara PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono sebagai tersangka.

Diketahui, ketiga tersangka dalam perkara ini ditangkap KPK dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Rabu (19/1/2022).

KPK menduga para tersangka terlibat kongkalikong untuk mengurus perkara pembubaran PT PT Soyu Giri Primedika.

Dalam konstruksi perkara dijelaskan, Hendro yang ditunjuk sebagai pengacara PT Soyu Giri Primedika menghubungi Hamdan guna menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan perusahaan kliennya.

Baca juga: KPK Dalami Beberapa Persidangan di PN Surabaya yang Libatkan Hakim Itong

Tujuannya, agar aset PT Soyu Giri Primedika senilai Rp 50 miliar bisa dibagi. Untuk menjalankan keinginan itu, KPK menduga Hendro dan PT Soyu Giri Primedika telah menyiapkan dana senilai Rp 1,3 miliar.

Dana itu akan dialokasikan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).

Itong sebagai hakim di tingkat pertama diduga menyetujui tawaran itu. Kemudian Hendro bermaksud memberi uang muka senilai Rp 140 juta kepada Itong melalui Hamdan.

Saat menyerahkan uang itu dilakukan, KPK melakukan tangkap tangan pada keduanya dan melanjutkan penangkapan pada Itong.