Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi Negeri Demokrasi: Rakyat Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Elite Partai Ngotot Tunda Pemilu

Kompas.com - 04/03/2022, 20:29 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

"Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis," kata AHY, Sabtu (26/2/2022).

Suara mayoritas

Survei sejumlah lembaga pun menunjukkan bahwa mayoritas publik menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak wacana penundaan pemilu, baik dengan alasan penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.

Sebanyak 70,7 persen responden menyatakan Presiden Joko Widodo harus meletakan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.

Hanya 20,3 persen responden yang ingin masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir, dan 9 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: PKS: Diamnya Jokowi Multitafsir, Bisa Dianggap Dukung Pemilu Ditunda

Selanjutnya, 68,1 persen responden menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi.

Sedangkan 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei ini juga menanyakan pendapat masyarakat soal penyelenggaraan Pemilu 2024 di tengah pandemi. Hasilnya, 64 responden setuju pemilu tetap digelar walau dalam kondisi pandemi.

Adapun survei ini digelar LSI pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 melibatkan 1.197 responden yang diwawancarai melalui telepon.

Sementara, survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis 9 Januari 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen responden ingin pemilu tetap digelar tahun 2024 sekalipun dalam kondisi pandemi virus corona.

Pada survei September 2021, sebanyak 64,7 persen responden ingin pemilu tetap dilaksanakan di 2024. Hanya 29,9 responden yang ingin pemilu ditunda hingga 2027 katena alasan pandemi.

Lalu, hasil survei November 2021 memperlihatkan, 69,9 persen responden ingin pemilu tetap digelar di 2024, dan 23,8 persen ingin pemilu ditunda.

Terakhir, pada survei Desember 2021, sebanyak 67,2 responden ingin supaya pemilu tetap digelar di 2024. Hanya 24,5 persen yang ingin pemilu ditunda hingga 2027.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Mau Dikemas Aneka Kamuflase, Sikap Jokowi Tetap Tolak Penundaan Pemilu

Mengacu pada survei yang sama, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju jika masa jabatan Jokowi ditambah hingga 2027. Lalu, 25,1 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Hanya 31 persen responden yang setuju Jokowi menjabat hingga 2027, dan 4,5 persen sangat setuju.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com