Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keppres Hari Kedaulatan Negara dan Peran Soeharto di Serangan Umum 1 Maret

Kompas.com - 03/03/2022, 14:40 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Peran Presiden Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 kembali menjadi sorotan setelah namanya tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Beleid tersebut mengatur penetapan Hari Penegakan Kedaulatan pada 1 Maret, merujuk pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dikenal publik turut melibatkan sosok Soeharto.

Dalam Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Februari 2022, hanya Sultan Hamengku Buwono IX, Jenderal Soedirman, Sukarno dan Mohammad Hatta yang disebut ikut berperan menggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.

Menurut narasi sejarah selama masa Orde Baru, Soeharto yang ketika peristiwa itu terjadi berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat Komandan Brigade X Komando Wilayah Pertahanan (Wehrkreise) III disebut menjadi tokoh utama dalam serangan itu.

Baca juga: Soal Serangan Umum 1 Maret, Sultan HB X: Semestinya Terjadi Tanggal 28 Februari 1949, tapi...

Dalam buku otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto mengatakan, dia marah setelah mendengarkan siaran radio pada awal Februari 1949 yang melaporkan tentang perdebatan antara delegasi Indonesia dan Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, perwakilan Belanda menyatakan di depan PBB kalau Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia sudah hancur.

Sebab, pasukan Belanda menggelar Agresi Militer Kedua dan sudah menguasai Ibu Kota yang saat itu berada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. menangkap serta mengasingkan Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ke Bangka Belitung.

Di dalam buku itu Soeharto kemudian mengatakan dia menggagas Serangan Umum 1 Maret.

Akan tetapi, klaim Soeharto tentang peran utama dia di Serangan Umum 1 Maret dalam buku itu diragukan sejumlah kalangan. Menurut Batara R. Hutagalung yang menulis buku Serangan Umum 1 Maret 1949: Perjuangan TNI, Diplomasi dan Rakyat, Soeharto saat itu masih punya atasan yakni Kolonel Bambang Soegeng sebagai Komandan Divisi III. Sedangkan Panglima Jenderal Soedirman juga masih bergerilya.

Baca juga: Serangan Umum Surakarta: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian

Dari sisi pangkat dan kewenangan serta jumlah pasukan yang dipimpin Soeharto saat itu sejumlah sejarawan meragukan jika dia memang menjadi penggerak utama.

Di sisi lain, Atmakusumah dalam artikel "Dua Versi Serangan Umum" yang terbit di Kompas 1 Maret 1999 menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX adalah yang memprakarsai Serangan Umum 1 Maret.

Sultan saat itu dilaporkan merasa prihatin dengan semangat juang rakyat yang menurun. Sebab pasukan Belanda sudah menduduki Yogyakarta dan juga menyatakan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai tahanan rumah.

Maka dari itu Sultan Ham Buwono IX merasa perlu menciptakan kejutan untuk melecut semangat juang. Kebetulan pada 1 Maret 1949 digelar rapat Dewan Keamanan PBB yang salah satunya membahas tentang situasi Indonesia dan Belanda.

Hamengku Buwono IX lantas berpikir itulah momentum yang tepat untuk mengembalikan semangat juang dan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Sultan Hamengku Buwono IX kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan siasatnya melalui surat kepada Jenderal Soedirman yang tengah bergerilya.

Baca juga: Presiden Tetapkan 1 Maret Sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Setelah itu, barulah Sultan bertemu dengan komandan Wehrkreise III Letkol Soeharto dan Komandan Divisi III Kolonel Bambang Soegeng pada pertengahan Februari 1949. Pembicaraan tersebut berisi seputar perencanaan serangan dalam dua minggu ke depan.

Serangan dimulai pada 1 Maret pukul 06.00 tepat saat sirene tanda akhir jam malam dibunyikan militer Belanda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com