Ahli Ungkap Kelemahan Pemerintah di Kilas Balik Tahun Kedua Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama dua tahun di dunia, termasuk Indonesia.

Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan dalam masa penanganan pandemi, kelemahan kebijakan dan strategi pemerintah masih menjadi sorotan utama. Pada 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan temuan kasus pertama infeksi Covid-19.

Pada tahun pertama pandemi, kata Dicky, masyarakat mulai melihat banyak perubahan. Ketika itu karena belum ada program vaksinasi dan respon dari segi komunikasi di tingkat pemerintah pusat buruk membuat koordinasi juga terbatas.

Baca juga: Penjelasan Kemenkes Soal 18 Juta Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa Akhir Februari

"Banyak mekanisme baru dibuat yang tentu menimbulkan masalah bukan hanya di pusat bahkan di daerah. Banyaknya institusi yang terlibat hal ini juga menjadi masalah di tahun pertama," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (1/3/2022).

Kemudian seiring waktu, Dicky mengatakan masyarakat dan pemerintah mulai melihat Covid-19 mulai bisa dikendalikan. Secara perlahan-lahan, ujar Dicky, strategi komunikasi dan koordinasi pemerintah mulai membaik di tahun kedua.

"Strategi mulai kelihatan walau learning by doing, tapi kita tahu ternyata PPKM lebih efektif karena sifatnya dari atas. Banyak juga support (dukungan) sehingga tidak ada gap atau disparitas kemampuan daerah, tidak jadi alat politik juga oleh beberapa daerah, meskipun komunikasi dan strategi masih naik turun," ucap Dicky.

"Di tahun kedua kita masih melihat masih ada inkosistensi kebijakan. Belum sinergi juga, sering berubah, mepet, itu masih kita lihat," lanjut Dicky.

Salah satu poin yang menjadi sorotan Dicky adalah pada 2021 lalu vaksin terlalu menjadi andalan. Menurut dia, hal itu yang memicu lonjakan jumlah korban ketika terjadi gelombang kedua akibat penyebaran varian Delta.

Baca juga: Satgas: BOR Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Alami Tren Penurunan

"Banyak sekali korban karena sistem enggak disiapkan betul. Langkah 3T dan 5M juga enggak kuat, hanya bergantung pada vaksinasi yang tidak terlalu cepat dan akhirnya menimbulkan banyak korban," lanjut Dicky.

Memasuki 2022, Dicky melihat pemerintah konsolidasi di pemerintahan dan masyarakat semakin kuat, ditambah vakinasi meningkat. Akan tetapi, lanjut dia, untuk menghadapi pandemi kita tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi.

Dicky mencontohkan sejumah negara yang melakukan pelonggaran dengan mengandalkan cakupan vaksinasi juga akhirnya tetap terdampak perburukan. Kasus infeksi hingga pasien yang dirawat di rumah sakit maupun kematian meningkat.

Menurut Dicky, hal itu menunjukkan saat ini pemerintah dan masyarakat harus menyadari tidak bisa hanya mengandalkan 1 atau 2 strategi saja dalam menghadapi melainkan harus menerapkan langkah terpadu dan menyeluruh.

Baca juga: UPDATE 1 Maret: 539.214 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Menurut data Pemerintah pada Selasa, terjadi penambahan 24.728 kasus baru Covid-19. Penambahan kasus baru itu terjadi di 34 provinsi.

Berdasarkan data yang sama, total kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 5.589.176 kasus. Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, penambahan tertinggi ada di Jawa Barat dengan 4.570 kasus baru, disusul DKI Jakarta dengan 3.634 kasus dan Jawa Timur 2.761 kasus.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 39.887 orang, sehingga jumlahnya menjadi 4.901.302 orang. Kemudian, ada penambahan 325 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien Covid-19 meninggal dunia jadi 148.660 orang.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan pemerintah saat ini tidak akan terburu-buru mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Menurut dia hal itu harus dilakukan bertahap, termasuk dalam menerapkan pelonggaran-pelonggaran protokol kesehatan.

Baca juga: UPDATE 1 Maret: Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Capai 24.728

Menurut Nadia, sejumlah indikator harus digunakan untuk menuju endemi Covid-19. Yakni harus dilihat dari kesehatan masyarakat, pemantauan (surveillance), dan kemampuan fasilitas kesehatan.

Nadia menegaskan, kebijakan menuju masa transisi akan diambil secara hati-hati dengan mengikuti tren kesehatan dan berbagai aspek lain untuk menentukan langkah menuju situasi endemi Covid-19.