Jokowi: Ide Pemindahan Ibu Kota Sudah Ada sejak Era Soekarno, tapi Gagal karena Pergolakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara bukan tiba-tiba.

Gagasan ini sudah ada sejak lama, bahkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kala itu, Soekarno ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Ini sudah dimulai gagasan besar ini sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan, sehingga direm oleh Bung Karno," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Jokowi: Jika IKN Tak Dieksekusi, Sampai Kapan Pun Tak Akan Terjadi

Tak terwujud di era Soekarno, rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Jokowi mengatakan, saat itu Soeharto hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.

Namun, rencana tersebut lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997-1998.

Oleh karenanya, Jokowi memastikan, kajian soal pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak lama. Hanya saja, perlu keberanian untuk mengeksekusinya.

"Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan bukan Jawa-sentris tapi Indonesia-sentris," ujarnya.

Dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jokowi berharap, tercipta pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Sebab, saat ini, 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau.

Baca juga: Pakar Ungkap 5 Tugas Berat bagi Calon Kepala Otorita IKN

Harapannya, IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, tidak melulu hanya di Jakarta atau Pulau Jawa saja.

"Bukan sekedar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," tuturnya.

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, 56 persen populasi atau 156 juta penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa.

Supaya tidak terjadi ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan populasi, Jokowi ingin pembangunan ibu kota baru segera dieksekusi.

"Kita putuskan yang namanya ibu kota negara baru namanya Nusantara dan itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," kata dia.

Baca juga: Ingat Lagi Janji Jokowi Pembangunan Ibu Kota Negara Tak Akan Bebani APBN...

Adapun proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022.

Presiden pernah mengatakan, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.

Pada tahun tersebut, kemungkinan yang lebih dahulu pindah adalah istana negara dan sejumlah kementerian.

"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan Istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022) sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.

Dia pun memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.