JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal berbagai kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) yang sudah dilakukan sejak lama. Menurut Jokowi, jika kajian tak segera dieksekusi, sampai kapan pun pemindahan IKN ke luar Jakarta tidak akan terjadi.
"Kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian-kajian yang ada, ya sampai kapanpun tidak akan terjadi," ujar Jokowi ketika memberi sambutan dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
"Memang butuh keberanian, ada risikonya di situ, tapi kita tahu kita ingin pemerataan. Bukan Jawa sentris tapi indonesia sentris," kata Jokowi.
Baca juga: Pakar Ungkap 5 Tugas Berat Bagi Calon Kepala Otorita IKN
Berbagau kajian pemindahan IKN yang dimaksud Presiden yakni sejak zaman Presiden Soekarno yang ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akan tetapi, gagasan sejak 1957 itu gagal karena terjadi pergolakan sosial politik.
Kemudian, Presiden Soeharto juga punya gagasan memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, ide tersebut kembali tak bisa terealisasi karena terjadi pergolakan 1997-1998.
Jokowi menjelaskan keinginan pemerataan yang dimaksud pemerintah. Menurut Jokowi saat ini 58 persen PDB ada di Jawa.
"Padahal kita memiliki 17.000 pulau. Sehingga market semua ada di Jawa. Orang ingin kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi ada di situ," ujar Jokowi.
"Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan sekedar pindahkan gedung dari Jakarta. Visi besarnya bukan di situ. Magnetnya tidak hanya Jakarta. Ada Nusantara magnetnya ada dua, bisa ke sana bisa kesini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," tambah dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.