Kompas.com - 28/02/2022, 12:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini membantah adanya anggapan soal pemerintah yang dinilai punya andil dalam memobilisasi deklarasi elit parpol untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Faldo menegaskan pekerjaan pemerintah saat ini terlalu banyak sehingga tak ada waktu melakukan hal-hal di luar tugas negara.

"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Baca juga: Ramai Isu Penundaan Pemilu 2024, Mungkinkah Menurut UU?

Faldo menuturkan, deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari parpol. Sehingga, pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut.

Namun, menurut dia, sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung.

"Sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Faldo.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai (pemerintah) diseret-seret," ucap dia.

Baca juga: Drone Emprit Ragukan Klaim Muhaimin soal Banyak Pihak Setuju Penundaan Pemilu

Dia melanjutkan, pemerintah kini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.

Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja sebanyak mungkin.

"Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," ungkapnya.

Baca juga: Muhaimin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Sejalan dengan hal itu, Faldo mengatakan Presiden Jokowi juga memiliki fokus lain.

Saat ini, presiden sedang total mengawal transformasi besar menjelang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.

"Selain itu fokus kepada pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Presiden Jokowi berbicara mengenai perpanjangan kekuasaan dalam kurun waktu tiga hari berturut-turut.

Ketiga ketua umum parpol koalisi itu adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Adapun wacana mengenai perpanjangan kekuasaan kembali ramai dibicarakan tahun lalu setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengomentari isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Ramai Wacana Pemilu Ditunda, Mengingat Lagi Saat Jokowi Tolak Presiden 3 Periode

Isu perpanjangan masa jabatan presiden itu berujung pada wacana Presiden Jokowi tiga periode.

Pada akhirnya, Jokowi menegaskan tidak pernah berniat ingin menjadi presiden tiga periode karena menyalahi konstitusi.

Sebab UUD 1945 mengatur, kekuasaan hanya bisa dipegang maksimal selama 2 periode untuk orang yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Nasional
Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Nasional
KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Nasional
Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Nasional
Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Nasional
Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

Nasional
Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.