Kompas.com - 27/02/2022, 07:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu pekan terakhir, publik kembali diramaikan dengan wacana agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda atau diundur hingga satu atau dua tahun.

Wacana ini bermula karena pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar usai menerima tamu dari kelompok pengusaha dan analis ekonomi perbankan.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin beralasan, Pemilu ditunda agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang dinilai akan membaik di tahun tersebut.

Usulan Cak Imin itu jelas memantik ragam komentar.

Baca juga: Airlangga Tampung Aspirasi Petani yang Ingin Jokowi Tiga Periode

Setidaknya, sudah ada dua ketua umum (ketum) partai politik lain di parlemen yang menyatakan setuju dengan usulan Cak Imin. Keduanya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ketiganya memiliki nada yang sama untuk mempertimbangkan Pemilu diundur. Dengan demikian, wacana perpanjangan masa jabatan presiden otomatis bergulir kembali.

Sebelum wacana perpanjangan masa jabatan presiden, publik sudah terlebih dahulu dihebohkan dengan wacana presiden tiga periode.

Baca juga: PSI Sebut Jokowi Pemimpin Ideal, tapi Tegaskan Tak Dukung Tiga Periode

Hal itu muncul beriringan dengan merebaknya wacana amendemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Amendemen tersebut dikhawatirkan untuk mengakomodasi wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode.

Jokowi menolak

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 2019, pernah tegas menolak wacana presiden tiga periode.

Ia menegaskan, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Dia pun mencurigai ada pihak yang mengusulkan wacana tersebut, dengan sengaja untuk menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Wacana Presiden Tiga Periode, Paradoks Komunikasi Politik Indonesia

Mural sosok Jokowi di sebuah tembok di Jalan Kebagusan Raya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (31/8/2021) siang. Mural tersebut menyindir wacana Jokowi untuk maju menjadi presiden tiga periode.KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO Mural sosok Jokowi di sebuah tembok di Jalan Kebagusan Raya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (31/8/2021) siang. Mural tersebut menyindir wacana Jokowi untuk maju menjadi presiden tiga periode.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengatakan, dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar wacana amendeman UUD 1945 tidak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, (muncul usul) presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," terangnya.

Jokowi tak minat

Wacana Jokowi tiga periode juga kembali muncul pada 2021. Sekali lagi, Jokowi menegaskan dirinya tak berniat dan tidak berminat untuk menjabat selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak hanya sekali menyampaikan penolakan terhadap usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: Pakar: Wacana Penundaan Pemilu Adalah Pelanggaran Konstitusi

Ia menegaskan, sikapnya untuk menolak wacana tersebut tidak akan pernah berubah.

Dia mengungkit hal tersebut sebagai komitmen memaknai bunyi konstitusi atau UUD 1945 bahwa masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

Dia pun meminta agar tak ada pihak yang membuat kegaduhan baru. Ia menilai, akan lebih baik jika semua berfokus pada penanganan pandemi virus corona.

Menagih langkah konkret Jokowi

Wacana Pemilu diundur yang dikhawatirkan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden, belum ditanggapi oleh Presiden Jokowi hingga kini.

Untuk itu, sejumlah pihak menyarankan agar Jokowi segera menentukan sikap dengan menghentikan wacana Pemilu diundur.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).'KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat,Rabu (19/2/2020).'

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyarankan agar Jokowi bersikap tegas menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang disetujui oleh tiga ketum parpol koalisi pemerintahan.

Baca juga: Manuver Minta Pemilu Diundur, Cak Imin Dinilai Khawatir Kalah karena Elektabilitas Susah Ngangkat

Namun, menurut Feri, Jokowi tidak hanya harus tegas menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan itu. Melainkan juga harus ada tindakan yang lebih nyata.

"Tidak cukup dengan perkataan, tetapi tindakan. Misalnya presiden bisa menyatakan agar penyelenggara pemilu segera menyiapkan tahapan pemilu agar kemudian dilakukan proses yang memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu berlangsung," kata Feri dalam diskusi secara virtual, Sabtu (26/2/2022).

Menurutnya, usulan perpanjangan masa jabatan presiden akan merusak suasana demokrasi partai-partai lain di luar koalisi pemerintah.

Baca juga: Ketum PAN Setuju Pemilu Perlu Dipertimbangkan untuk Diundur

Pasalnya, partai-partai itu juga memiliki hak untuk memperjuangkan hak dan aspirasi kader di Pemilu selanjutnya.

Tak hanya itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden pun dikhawatirkan akan menumbuhkan suasana layaknya Orde Baru di mana masa jabatan presiden terus diperpanjang.

"Jangan-jangan seperti Orde Baru nanti tambah 3 tahun nanti dilanjutkan 2 tahun, nanggung tinggal 2 tahun lagi," imbuh Feri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.