Presidensi G20 Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi dalam 7 Klaster

Oleh: Nurvirta Monarizqa, Ingki Rinaldi, & Palupi Annisa Auliani

INDEKS Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) berhubungan secara korelatif dengan Indeks Inovasi Global atau Global Innovation Index (GII), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Global Health Security Index (GHS), dan Renewable Energy Consumption Per Capita (REN).

Kelima indeks tersebut berkaitan erat dengan sejumlah tujuan G20—kelompok yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. Berdasarkan penghitungan korelatif menggunakan lima indeks dimaksud, tujuh klaster negara terbentuk dari keanggotaan G20. Indonesia tergabung dalam satu klaster bersama India, Afrika Selatan, dan China.

Indonesia, sebagai Presidensi G20 pada saat ini memiliki peranan penting dan strategis dalam konteks tersebut. Presidensi merupakan posisi bergilir untuk negara yang ditetapkan menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) berikutnya.

DOKUMENTASI G20 INDONESIA 2022 Presidensi G20 Indonesia 2022.

Posisi Presidensi G20 bagi Indonesia berlaku sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima kepada Indonesia dilangsungkan saat KTT G20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021.

Baca juga: Terima Presidensi G20, Jokowi Undang Para Pemimpin Dunia ke Bali 2022

Sekilas Presidensi G20 Indonesia

Posisi Indonesia sebagai Presidensi G20 merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah sejak forum tersebut didirikan pada 1999. Dikutip dari laman resmi G20 yang diakses pada Sabtu (26/2/2022) dini hari, negara-negara anggota G20 mewakili 60 persen populasi dan 80 persen produk domestik bruto global.

Masih dikutip dari laman resmi G20, terdapat tiga pilar utama sebagai fokus Indonesia terkait status sebagai Presidensi G20, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital.

Pilar-pilar tersebut, di antaranya untuk memastikan keadilan akses terhadap vaksin Covid-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif lewat partisipasi UMKM dan ekonomi digital, reformasi perpajakan global, kerja sama lebih kuat dalam memerangi korupsi, pembiayaan infrastruktur, serta mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis dan representatif.

Baca juga: Tantangan Indonesia Menjalankan Presidensi G20

Terdapat dua alur kerja dalam G20, yaitu Jalur Keuangan (Finance Track) dan Jalur Sherpa (Sherpa Track). Dikutip dari laman Bank Indonesia yang diakses Sabtu (26/2/2022) dini hari, penamaan Sherpa merujuk ke pemandu pendakian di Nepal, menggambarkan kerja tim Jalur Sherpa adalah membuka jalan menuju penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Jalur Sherpa, sebagaimana dikutip dari pemberitaan di laman G20, terdiri dari sejumlah kelompok kerja (working groups). Masing-masing adalah Kelompok Kerja Kesehatan, Pembangunan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ekonomi Digital, Investasi, Industri dan Perdagangan, Pertanian, Perubahan Iklim dan Lingkungan, Energi, Pemberantasan Korupsi, Pariwisata, serta Pemberdayaan Perempuan.

Fokus Presidensi G20 dan 5 indeks

Tiga pilar utama sebagai fokus Indonesia terkait status sebagai Presidensi G20 dan sejumlah kelompok kerja dalam Jalur Sherpa itu cenderung terkait dengan CPI, GII, HDI, GHS, dan REN.

Pilar arsitektur kesehatan global, misalnya, terkait dengan GHS, pilar transisi energi terbarukan berkaitan dengan REN, pilar transformasi digital terkait dengan GII, sementara Kelompok Kerja Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan CPI.

Adapun Kelompok Kerja Pendidikan, Kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi atau pendapatan kaitannya erat dengan HDI. Bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dipergunakan sebagai indikator penyusun HDI yang mengukur IPM di negara-negara seluruh dunia, termasuk yang menjadi anggota platform multilateral G20.

Baca juga: Mengenal Presidensi G20 Indonesia dan 3 Isu Prioritasnya

Saat ini, terdapat 19 negara ditambah Uni Eropa yang menjadi anggota G20. Termasuk di dalam 19 negara tersebut adalah Jerman, Perancis, dan Italia yang juga merupakan anggota Uni Eropa tetapi memiliki perwakilan sendiri di G20 berdasarkan skala ekonomi yang dimiliki.

Jika tiga negara tersebut dianggap tidak termasuk ke dalam kelompok 19 negara, artinya tinggal ada 16 negara non-Uni Eropa di G20, kemudian ditambahkan dengan 27 negara anggota Uni Eropa, kita mendapatkan total 43 negara bergabung dalam G20. Jumlah total ini sudah mencakup Spanyol yang diundang sebagai tamu tetap.

Masing-masing negara tersebut juga diketahui menjadi obyek dalam pengukuran CPI, GII, HDI, GHS, dan REN. Kudu menganalisis data-data publik tentang CPI, GII, HDI, GHS, dan REN untuk memastikan besaran korelasi dan mengetahui pengelompokan negara anggota G20 dalam klaster tertentu.

Terdapat tujuh klaster yang terbentuk berdasarkan sejumlah kemiripan karakteristik dalam CPI, GII, HDI, GHS, dan REN.

Melacak jejak 5 indeks

Analisis dimulai dengan terlebih dahulu melacak jejak posisi seluruh negara di dalam lima indeks dimaksud. Hal ini merupakan langkah penting untuk memberikan gambaran awal sejauh mana suatu negara mencatatkan peningkatan ataupun penurunan indeks dari tahun ke tahun.

Pelacakan dilakukan sejak pertama kali indeks dimaksud mulai dicatatkan hingga terakhir kali direkam. Ada yang sudah dicatat sejak 1965, ada pula yang baru mulai direkam pada 2019. Adapun catatan terakhir terkait nilai yang dipublikasikan kelima indeks terpantau pada 2021 dan 2019.

Terkait dengan naik atau turunnya nilai indeks jika dibandingkan sejak pertama kali data dicatat hingga terakhir kali direkam, data komparasi tiap negara dapat dilihat pada visualisasi di atas.

Adapun lacak jejak kelima indeks tersebut, termasuk definisi dan indikator yang diukur, dapat ditelusuri lewat visualisasi berikut ini:

CPI adalah kunci

Setelah menelusuri jejak kelima indeks dimaksud, Kudu menemukan sejumlah penanda dari keterkaitan antara CPI dan empat indeks lainnya. Sejumlah riset terdahulu juga cenderung mengindikasikan hal tersebut.