Kompas.com - 28/02/2022, 02:15 WIB

KOMPAS.com - Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahan, maupun kekuasaannya.

Sedangkan negara serikat atau negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang berdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif, sehingga terbentuk negara baru.

Secara konseptual, negara kesatuan sering diposisikan secara berlawanan dengan negara federal. Negara kesatuan memiliki wilayah kerja yang lebih kecil, biasanya disebut sebagai daerah. Sementara negara federal memiliki negara bagian di dalamnya.

Dilihat dari jumlah dan pesebarannya, negara yang menganut kedua sistem ini relatif seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa paham yang satu tidak dominan dibandingkan paham yang lain.

Berikut daftar negara kesatuan dan negara federal:

Daftar Negara Kesatuan

Benua Negara

Asia

Republik Rakyat Bangladesh, Brunei Darussalam, Republik Filipina, Republik Indonesia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Mongolia, Republik Persatuan Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam.
Afrika Republik Afrika Selatan, Republik Rakyat Demokratis Aljazair, Republik Burundi, Republik Ghana, Libya, Reublik Madagascar, Republik Arab Mesir, Republik Senegal, Republik Zambia, Republik Zimbabwe.
Amerika Bolivia, Republik Chili, Republik Ekuador, Republik El Salvador, Republik Haiti, Jamaika, Republik Kolombia, Republik Panama, Republik Afrika Tengah.
Eropa Republik Albania, Belanda, Republik Belarus, Britania Raya (Inggris), Bulgaria, Denmark, Estonia, Republik Finlandia, Hongaria, Republik Italia, Republik Polandia, Spanyol, Swedia, Ukraina.
Australia  Selandia Baru

Baca juga: Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme

Daftar Negara Serikat

Republik Serikat

Republik serikat adalah sebuah federasi dari beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan republik.

  • Amerika Serikat: 50 negara bagian, 1 federral distrik, 1 teritori tergabung, 13 teritori tidak tergabung.
  • Argentina: 23 Provinsi, 1 kota otonomi.
  • Brasil: 26 negara bagian, 1 federal distrik.
  • Komoro: 3 kepulauan.
  • Ethiopia: 9 regional.
  • Jerman: 16 Lander.
  • India: 28 negara bagian.
  • Irak: 18 gubernuran.
  • Meksiko: 31 negara bagian.
  • Federasi Mikronesia: 4 negara bagian.
  • Nepal: 14 zona 75 distrik.
  • Nigeria: 36 negara bagian, 1 teritori.
  • Pakistan: 4 provinsi, 4 federal yang wilayahnya termasuk wilayah ibu kota federal.
  • Sudan Selatan: 10 negara bagian.
  • Somalia: 18 negara bagian.
  • Swiss: 20 kanton, 6 bagian kanton.
  • Venezuela: 23 negara bagian, 1 federal distrik, 1 federal dependensi.

Monarki Serikat

Monarki serikat adalah federasi beberapa negara bagian dengan bentuk pemerintahan monarki yang dikepelai oleh raja atau ratu.

  • Australia: 6 negara bagian, 10 terotori.
  • Belgia: 3 komunitas, 3 regional.
  • Kanada: 10 provinsi, 3 teritori.
  • Malaysia: 13 negara bagian, 3 federal teritori.
  • Uni Emirat Arab: 7 emirat.

 

Referensi

  • Soemantri, Sri. 1981. Pengantar Perbandingan Antarhukum Tata Negara. Jakarta: CV Rajawali
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Nasdem Anggap 'Pemimpin Rambut Putih' Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Sekjen Nasdem Anggap "Pemimpin Rambut Putih" Gimik Politik yang Hibur Rakyat

Nasional
Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Menkeu: Utang Indonesia Masih Aman dan Tetap Harus Dikelola secara Teliti

Nasional
Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Bareskrim Sebut Istri dan Anak Ismail Bolong Sudah Penuhi Panggilan

Nasional
Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Bawa Orasi Ilmiah soal Pemilu, Waketum DPP Gerindra Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Nasional
Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Hari Ini, Bareskrim Akan Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim

Nasional
Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Cucu Bung Hatta dkk Gugat Jokowi dan Mendagri, Minta Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Batal

Nasional
IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

IPW Curiga Sambo Semula Hendak Lindungi Kabareskrim di Kasus Dugaan Tambang Ilegal, Sekarang Balik Serang

Nasional
Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Ada Jual Beli Perkara, Terpidana yang Dipenjarakan Gazalba Saleh Bisa Ajukan PK

Nasional
Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Jokowi: Saya Minta Percepat Realisasi Belanja APBN dan APBD

Nasional
Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Safari Politik Anies Terhalang, Sekjen Nasdem Minta Pemda Bantu Kelancaran Demokrasi

Nasional
Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Bicara Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol, Fahira Idris Minta Pemerintah Lindungi Generasi Muda

Nasional
Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Senin Depan, Jokowi Serahkan Langsung Ganti Rugi Rumah Rusak di Cianjur

Nasional
Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Belanja Negara 2023 Capai Rp 3.061,2 Triliun, Pemerintah Klaim Pendidikan dan Kesehatan Dapat Alokasi Terbesar

Nasional
Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN

Nasional
Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republiku Resmi Gugat KPU ke PTUN Usai Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.