Kompas.com - 23/02/2022, 20:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Prawiradinata mengatakan, wilayah Bukit Soeharto akan masuk dalam area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Awalnya, kawasan itu tidak masuk dalan rencana pembangunan area IKN Nusantara.

"Bukit Soeharto tadinya tidak masuk. Kami kan perkembangannya lama desain ini dari awal 150.000 hektare luas IKN, lalu kami diskusi dengan ahli lingkungan, Kementerian LHK dan lainnya akhirnya diputuskan daerah yang dilindungi dimasukkan saja," ujar Rudy dalam diskusi virtual yang digelar Radio Republik Indonesia, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin IKN Nusantara Akan Jadi Kota Inklusif bagi Semua Lapisan Masyarakat

"Bukit Soeharto dulu tidak masuk karena kita pikir itu hutan kan. Kan nanti ribut kalau dimasukkan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," lanjut dia.

Rudy menjelaskan, saat ini di dalam Bukit Soeharto ada tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Nantinya, fungsi bukit itu akan dikembalikan sebagai kawasan hijau.

"Sebaiknya daerah-daerah yang dilindungi dimasukkan saja. Supaya apa? Lebih mudah menjaganya kalau di bawah IKN," ujar Rudy.

Dia mengungkapkan, desain besar pemerintah dalam membangun kawasan IKN Nusantara adalah mengembalikan fungsi hutan di area itu.

Pemerintah bermaksud merealisasikan 75 persen dari luas keseluruhan 265.000 hektare area IKN Nusantara sebagai kawasan terbuka hijau.

Rudy mengungkapkan, saat ini hanya 42 persen saja wilayah tutupan hutan di area IKN.

"Jadi kita ingin mengembalikan sebagian besar hutan itu menjadi 75 persen kawasan terbuka hijau di mana 65 persen itu dilindungi. Termasuk Bukit Soeharto," ujar Rudy.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, jangan sampai ada anggapan pembangunan IKN Nusantara merusak hutan yang ada di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, di area pembangunan IKN akan ada rehabilitasi hutan dan persemaian bibit pohon (nursery).

"Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabillitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana (kawasan IKN) untuk merusak hutan," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Jokowi menjelaskan, lahan yang dipakai untuk pembangunan IKN seluas 256.000 hektare. Lahan yang akan digunakan untuk bangunan seluas sekitar 50.000 hektare.

"Sisanya yang 200.000 (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," ungkap Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan IKN kondisinya berbukit-bukit. Karena itu, desain Kota Nusantara nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi bukit-bukit itu.

Baca juga: 2 Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kukar Ditangkap

"Dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, saat ini yang dibangun pertama kali di kawasan IKN adalah nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon. Rencananya, nursery yang dibangun akan mampu menghasilkan 20 juta bibit pohon per tahun.

"Nanti yang akan menjelaskan lebih detail Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) yang saat ini juga sudah bisikin ke saya, "Pak nursery-nya hampir selesai". Artinya apa? Yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," tegas Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Berkas Kasus Brigadir J Siap Dilimpahkan, Mahfud: Bagus, Kapolri Sudah Serius sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Febri Diansyah: Putri Candrawathy Masih Trauma

Nasional
Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Meski Tersangka KPK, Lukas Enembe Dianggap Tokoh Kunci Dialog Damai oleh Komnas HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.