Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Bukit Soeharto Masuk Kawasan IKN Nusantara dan Akan Dihijaukan Lagi

Kompas.com - 23/02/2022, 20:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Prawiradinata mengatakan, wilayah Bukit Soeharto akan masuk dalam area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Awalnya, kawasan itu tidak masuk dalan rencana pembangunan area IKN Nusantara.

"Bukit Soeharto tadinya tidak masuk. Kami kan perkembangannya lama desain ini dari awal 150.000 hektare luas IKN, lalu kami diskusi dengan ahli lingkungan, Kementerian LHK dan lainnya akhirnya diputuskan daerah yang dilindungi dimasukkan saja," ujar Rudy dalam diskusi virtual yang digelar Radio Republik Indonesia, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Saya Yakin IKN Nusantara Akan Jadi Kota Inklusif bagi Semua Lapisan Masyarakat

"Bukit Soeharto dulu tidak masuk karena kita pikir itu hutan kan. Kan nanti ribut kalau dimasukkan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," lanjut dia.

Rudy menjelaskan, saat ini di dalam Bukit Soeharto ada tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Nantinya, fungsi bukit itu akan dikembalikan sebagai kawasan hijau.

"Sebaiknya daerah-daerah yang dilindungi dimasukkan saja. Supaya apa? Lebih mudah menjaganya kalau di bawah IKN," ujar Rudy.

Dia mengungkapkan, desain besar pemerintah dalam membangun kawasan IKN Nusantara adalah mengembalikan fungsi hutan di area itu.

Pemerintah bermaksud merealisasikan 75 persen dari luas keseluruhan 265.000 hektare area IKN Nusantara sebagai kawasan terbuka hijau.

Rudy mengungkapkan, saat ini hanya 42 persen saja wilayah tutupan hutan di area IKN.

"Jadi kita ingin mengembalikan sebagian besar hutan itu menjadi 75 persen kawasan terbuka hijau di mana 65 persen itu dilindungi. Termasuk Bukit Soeharto," ujar Rudy.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, jangan sampai ada anggapan pembangunan IKN Nusantara merusak hutan yang ada di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, di area pembangunan IKN akan ada rehabilitasi hutan dan persemaian bibit pohon (nursery).

"Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabillitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana (kawasan IKN) untuk merusak hutan," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Jokowi menjelaskan, lahan yang dipakai untuk pembangunan IKN seluas 256.000 hektare. Lahan yang akan digunakan untuk bangunan seluas sekitar 50.000 hektare.

"Sisanya yang 200.000 (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," ungkap Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan IKN kondisinya berbukit-bukit. Karena itu, desain Kota Nusantara nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi bukit-bukit itu.

Baca juga: 2 Aktor Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Kukar Ditangkap

"Dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, saat ini yang dibangun pertama kali di kawasan IKN adalah nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon. Rencananya, nursery yang dibangun akan mampu menghasilkan 20 juta bibit pohon per tahun.

"Nanti yang akan menjelaskan lebih detail Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) yang saat ini juga sudah bisikin ke saya, "Pak nursery-nya hampir selesai". Artinya apa? Yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," tegas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com