Salin Artikel

Bappenas: Bukit Soeharto Masuk Kawasan IKN Nusantara dan Akan Dihijaukan Lagi

Awalnya, kawasan itu tidak masuk dalan rencana pembangunan area IKN Nusantara.

"Bukit Soeharto tadinya tidak masuk. Kami kan perkembangannya lama desain ini dari awal 150.000 hektare luas IKN, lalu kami diskusi dengan ahli lingkungan, Kementerian LHK dan lainnya akhirnya diputuskan daerah yang dilindungi dimasukkan saja," ujar Rudy dalam diskusi virtual yang digelar Radio Republik Indonesia, Rabu (23/2/2022).

"Bukit Soeharto dulu tidak masuk karena kita pikir itu hutan kan. Kan nanti ribut kalau dimasukkan. Justru sekarang dimasukkan supaya bisa dijaga," lanjut dia.

Rudy menjelaskan, saat ini di dalam Bukit Soeharto ada tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Nantinya, fungsi bukit itu akan dikembalikan sebagai kawasan hijau.

"Sebaiknya daerah-daerah yang dilindungi dimasukkan saja. Supaya apa? Lebih mudah menjaganya kalau di bawah IKN," ujar Rudy.

Dia mengungkapkan, desain besar pemerintah dalam membangun kawasan IKN Nusantara adalah mengembalikan fungsi hutan di area itu.

Pemerintah bermaksud merealisasikan 75 persen dari luas keseluruhan 265.000 hektare area IKN Nusantara sebagai kawasan terbuka hijau.

Rudy mengungkapkan, saat ini hanya 42 persen saja wilayah tutupan hutan di area IKN.

"Jadi kita ingin mengembalikan sebagian besar hutan itu menjadi 75 persen kawasan terbuka hijau di mana 65 persen itu dilindungi. Termasuk Bukit Soeharto," ujar Rudy.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, jangan sampai ada anggapan pembangunan IKN Nusantara merusak hutan yang ada di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, di area pembangunan IKN akan ada rehabilitasi hutan dan persemaian bibit pohon (nursery).

"Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabillitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana (kawasan IKN) untuk merusak hutan," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian Kantor DPP Partai Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin.

Jokowi menjelaskan, lahan yang dipakai untuk pembangunan IKN seluas 256.000 hektare. Lahan yang akan digunakan untuk bangunan seluas sekitar 50.000 hektare.

"Sisanya yang 200.000 (hektare) adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki," ungkap Jokowi.

Presiden juga mengungkapkan, kawasan yang dijadikan lokasi pembangunan IKN kondisinya berbukit-bukit. Karena itu, desain Kota Nusantara nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi bukit-bukit itu.

"Dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan dibuat senatural mungkin," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, saat ini yang dibangun pertama kali di kawasan IKN adalah nursery atau tempat persemaian dan pembibitan pohon. Rencananya, nursery yang dibangun akan mampu menghasilkan 20 juta bibit pohon per tahun.

"Nanti yang akan menjelaskan lebih detail Bu Siti Nurbaya (Menteri LHK) yang saat ini juga sudah bisikin ke saya, "Pak nursery-nya hampir selesai". Artinya apa? Yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," tegas Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/20122141/bappenas-bukit-soeharto-masuk-kawasan-ikn-nusantara-dan-akan-dihijaukan-lagi

Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke