Kompas.com - 23/02/2022, 19:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan aktif untuk permohonan jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022.

Artinya, peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan dan mengajukan permohonan layanan jual beli tanah, harus membayarkan sejumlah iuran yang belum dibayarkan untuk bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/BPN.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan BPJS Kesehatan agar proses pengaktifan kembali status kepesertaan BPJS Kesehatan bisa lebih cepat.

Baca juga: BPJS Kesehatan: Syarat Kepesertaan Harusnya Tak Halangi Masyarakat Dapat Layanan Publik

"Ada beberapa prosedur di BPJS yang akan diperbaiki, misalkan kalau keanggotaan kemarin nunggak, kemudian menjadi aktif itu saat ini masih perlu waktu 14 hari (untuk aktif kembali). Tapi akan diperbaiki sehingga akan lebih cepat," kata Suyus dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2/2022).

Suyus menjelaskan, sebenarnya permohonan jual-beli tanah akan tetap diterima dan diproses meski pemohon belum dapat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam bentuk fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dilampirkan pemohon setelah Kantor Pertanahan menyelesaikan proses pelayanan jual beli.

"Apabila belum melampirkan (bukti kepesertaan BPJS Kesehatan) tidak akan kami setop, kami tetap akan terima, kemudian akan kami proses. Kemudian nanti pada saat pengambulan produk disampaikan kartu keanggotaan BPJS," kata Suyus.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, penerapan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan diharapkan tak menghambat proses pemberian layanan fasilitas publik.

Pasalnya, saat ini cakupan BPJS Kesehatan mencapai 236,27 juta atau 86 persen dari total 273,87 juta penduduk.

"Kami harapkan semuanya, dengan 86 persen penduduk Indonesia yang sudah menjadi peserta ini tidak terhambat karena cara cek (kepesertaan aktif) mudah, cara membuktikannya mudah, dengan NIK (nomor induk kependudukan)," kata David.

Meski demikian, dia tak menampik tantangan banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang berstatus nonaktif. Berdasarkan datanya, dari 236,27 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan, sebanyak 56 juta berstatus nonaktif.

Bagi masyarakat dengan status kepesertaan nonaktif yang ingin mengakses layanan publik, misalnya untuk jual-beli tanah, mereka harus mengaktifkan kembali kepesertaannya.

"Tantangannya adalah yang tidak aktif dan menunggak. Ketika dipersyaratkan lagi untuk mengaktifkan, itu tidak ada denda sama sekali. Jalau misalnya menunggak enam bulan, di kelas II, besaran iuran per bulan Rp 100.000, kalau mau aktif bayar Rp 600.000, tidak ada denda yang dikenakan," jelas David.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW Ke DPR, MKD: Klarifikasi Sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Kemenaker Raih Penghargaan Koordinasi Terbaik Sinergitas Awards 2022

Nasional
DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

DPR Papua: Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Minta Pelaku Dihukum Mati

Nasional
Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Ketika Prabowo Rekatkan Tangan Jenderal Andika dan Dudung Abdurachman...

Nasional
Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Bawaslu Kembali Tolak Laporan Partai Pelita yang Gagal Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Kunker ke Sultra dan Maluku, Jokowi Cek Penyaluran Bansos BBM

Nasional
Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Survei CSIS: Pemilih Muda Inginkan Pemimpin yang Jujur dan Tak Korupsi

Nasional
Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Nasional
Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Komnas HAM Tegaskan Tak Akan Campuri Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.