Kurikulum Merdeka: Pelajaran IPA-IPS di SD Digabung, Informatika Jadi Mapel Wajib di SMP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebutkan, pelajaran IPA dan IPS digabung di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nadiem Makarim, sebelumnya mengungkapkan, Kurikulum Merdeka akan mulai diimplementasikan pada tahun jaran baru 2022/2023.

Pada buku saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka dijelaskan, alasan penggabungan kedua mata pelajaran tersebut lantaran anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu.

Baca juga: Penerapan Kurikulum Merdeka Bersifat Opsional, Tergantung Kesiapan Sekolah

"Selain itu, mereka masih dalam tahap berpikir konkret/sederhana, holisitik, dan komprehensif, namun tidak detail. Penggabungan pelajaran IPA dan IPS diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan," demikian bunyi buku saku tersebut.

Pelajaran IPA dan IPS yang kemudian akan digabung menjadi IPAS tersebut baru mulai diajarkan di kelas III. Tujuannya untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari aspek alam maupun sosial.

Selain itu, di tingkat SD, mata pelajaran keterampilan ditiadakan karena telah terwadahi melalui mata pelajaran seni.

Di tingkat SMP, perubahan yang terjadi pada Kurikulum Merdeka Belajar yakni mata pelajaran informatika yang menjadi mata pelajaran wajib.

"Sedangkan mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan bersama mata pelajaran seni (seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater)," tulis buku saku tersebut.

Penerapan Kurikulum Merdeka bersifat opsional atau pilihan bagi sekolah-sekolah yang bersedia untuk menerapkan.

Salah satu alasan kurikulum menjadi opsi alih-alih wajib diterapkan di seluruh sekolah yakni untuk menegaskan kewenangan dan tanggung jawab sekolah.

Selain itu, Kurikulum Merdeka diterapkan secara opsional lantaran penerapan secara nasional baru akan dilakukan pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam jangka waktu tiga tahun tersebut diharapkan terjadi perbaikan dalam penerapan kurikulum ini.

"Pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah/madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari Kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah/madrasah lain," tulis Kemendikbudristek.