Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2022, 16:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah maraknya kritik publik terhadap pemerintah, hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Setidaknya, empat lembaga menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf menembus angka 70 persen.

Terbaru, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dibandingkan survei pada Oktober 2021. Saat itu, angka kepuasan publik mencapai 66,4 persen.

Angka survei terbaru yang mencapai 73,9 persen bahkan merupakan yang tertinggi sejak Januari 2015 atau ketika awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Secara total, kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen), serta politik dan keamanan (77,6) persen. Kemudian, kepuasan terhadap penegakan hukum (69 persen), dan perekonomian (60,4 persen).

Survei Indikator Politik Indonesia

Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi selama dua bulan terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Angka 71 persen tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 20 persen, dan cukup puas sebanyak 51 persen.

"Di bulan Januari sampai dengan Februari mereka yang cukup puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden. Kalau kita gabung itu sekitar 71 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei virtual, Minggu (20/2/2022).

Sementara itu, sebanyak 20,9 persen responden menjawab kurang puas. Kemudian, 3,9 persen menjawab tidak puas sama sekali, dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 25 persen. Tidak tahu dan tidak jawab 4 persen," ujar Burhanudin.

Adapun survei Indikator itu dilakukan pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022. Sampel survei ditentukan secara acak dari warga negara berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat smartphone.

Baca juga: Survei Indikator: 71 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel  acak sebanyak 626 responden melalui wawancara daring dengan metode simple random sampling.

Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar 4 persen.

Survei SMRC

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) akhir Desember 2021 juga menunjukkan angka serupa. Menurut survei yang dirilis Minggu (26/12/2021), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

"Mayoritas warga, 71,7 persen, sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam konferensi pers daring, Minggu.

"Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen," tuturnya.

Baca juga: Survei Indikator: 61,5 Persen Responden Setuju Vaksin Booster, 32,2 Persen Tak Setuju

Deni mengatakan, tingkat kepuasan ini stabil dalam dua tahun terakhir. Ia menyebutkan, tingkat kepuasan pada kinerja presiden ini sejalan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Mayoritas responden yakni sebesar 75 persen merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Sementara yang kurang atau tidak puas hanya 22 persen, dan yang tidak menjawab 3 persen.

“Kepuasan ini, mengalami kenaikan dari 61 persen pada survei Oktober 2020 menjadi 75 persen pada Desember 2021,” kata Deni.

Adapun survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error survei diperkirakan sebesar 2,2 persen.

Survei Charta Politika

Tak jauh beda, survei Charta Politika pada akhir Desember 2021 memperlihatkan bahwa 70,1 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Rinciannya, sebanyak 8,3 persen responden sangat puas, dan 61,8 persen responden cukup puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Partai Oposisi Yakin Kinerja Pemerintahan Semakin Baik Tahun Ini

Sementara, yang menyatakan tidak puas sebanyak 29,4 persen, terdiri dari 26,6 persen responden yang kurang puas dan 2,8 persen responden tidak puas sama sekali.

Angka itu mengalami kenaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya, bahkan mencapai yang tertinggi sejak survei Februari 2020.

Adapun survei Charta Politika ini digelar selama 29 November-6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200.

Metode yang digunakan dalam survei yakni wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

ICJR Yakin Kasus Pembunuhan Brigadir J Susah Dibongkar kalau Bharada E Tak Ungkap Kebenaran

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Kasus Korupsi Helikopter, Jaksa KPK Tuntut Irfan Kurnia Saleh Bayar Uang Pengganti Rp 177,7 Miliar

Nasional
Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasdem Minta PDI-P Tak Munculkan Konflik antara Parpol Koalisi Pemerintah

Nasional
Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Alasan Romo Magnis Suseno Bersedia Jadi Ahli Meringankan Richard Eliezer

Nasional
MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

MK Bentuk Majelis Kehormatan Usut Perubahan Substansi Perkara Hakim Aswanto

Nasional
Kata Istana soal Isu 'Reshuffle di 1 Februari 2023

Kata Istana soal Isu "Reshuffle di 1 Februari 2023

Nasional
Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Helikopter AW-101, Jaksa Tuntut Irfan Kurnia Saleh 15 Tahun Penjara

Nasional
Soal 'Reshuffle', Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Soal "Reshuffle", Nasdem: Apa Pun Keputusannya, Dasarnya Pasti Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Tolak Pembelaan Richard Eliezer: Perannya Dominan Tembak Brigadir J

Nasional
Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Jaksa: Richard Eliezer Polisi, Tahu Tembak Brigadir J Perbuatan Pidana

Nasional
Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Indonesia Beri Isyarat Tetap Lanjutkan Pengembangan Jet Tempur KF-21 Boramae

Nasional
Jaksa: Teriakan Sambo 'Cepat Kau Tembak' Bukan Paksaan untuk Bharada E

Jaksa: Teriakan Sambo "Cepat Kau Tembak" Bukan Paksaan untuk Bharada E

Nasional
Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, Kemenag: Masih Dinamis, Februari Akan Diputuskan

Nasional
Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

Nasional
DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

DKPP Diminta Usut Isu Istana Intervensi Penetapan Peserta Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.