Membandingkan Survei Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kerja Jokowi yang Tembus 70 Persen

Kompas.com - 21/02/2022, 16:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah maraknya kritik publik terhadap pemerintah, hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Setidaknya, empat lembaga menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf menembus angka 70 persen.

Terbaru, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen.

Angka ini meningkat dibandingkan survei pada Oktober 2021. Saat itu, angka kepuasan publik mencapai 66,4 persen.

Angka survei terbaru yang mencapai 73,9 persen bahkan merupakan yang tertinggi sejak Januari 2015 atau ketika awal masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Hampir 50 Persen Pemilih Gerindra Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 17-30 Januari kepada 1.200 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.

Berdasarkan survei teranyar itu, kepuasan publik meningkat pada empat bidang, yakni politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).

Secara total, kepuasan tertinggi berada di bidang kesejahteraan sosial (78,3 persen), serta politik dan keamanan (77,6) persen. Kemudian, kepuasan terhadap penegakan hukum (69 persen), dan perekonomian (60,4 persen).

Survei Indikator Politik Indonesia

Hasil survei Indikator Politik Indonesia juga tidak jauh berbeda. Sebanyak 71 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi selama dua bulan terakhir.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tren Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf Melonjak di Kalangan Bukan Pemilih

Angka 71 persen tersebut merupakan gabungan dari responden yang menyatakan sangat puas sebanyak 20 persen, dan cukup puas sebanyak 51 persen.

"Di bulan Januari sampai dengan Februari mereka yang cukup puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden. Kalau kita gabung itu sekitar 71 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi dalam rilis survei virtual, Minggu (20/2/2022).

Sementara itu, sebanyak 20,9 persen responden menjawab kurang puas. Kemudian, 3,9 persen menjawab tidak puas sama sekali, dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Yang kurang puas atau tidak puas sama sekali terhadap kinerja Presiden Jokowi sekitar 25 persen. Tidak tahu dan tidak jawab 4 persen," ujar Burhanudin.

Adapun survei Indikator itu dilakukan pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022. Sampel survei ditentukan secara acak dari warga negara berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki akses internet lewat smartphone.

Baca juga: Survei Indikator: 71 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Dari populasi tersebut, diperoleh sampel  acak sebanyak 626 responden melalui wawancara daring dengan metode simple random sampling.

Tingkat kepercayaan survei ini berada pada angka 95 persen dengan margin of error penelitian sekitar 4 persen.

Survei SMRC

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) akhir Desember 2021 juga menunjukkan angka serupa. Menurut survei yang dirilis Minggu (26/12/2021), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

"Mayoritas warga, 71,7 persen, sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam konferensi pers daring, Minggu.

"Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen," tuturnya.

Baca juga: Survei Indikator: 61,5 Persen Responden Setuju Vaksin Booster, 32,2 Persen Tak Setuju

Deni mengatakan, tingkat kepuasan ini stabil dalam dua tahun terakhir. Ia menyebutkan, tingkat kepuasan pada kinerja presiden ini sejalan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Mayoritas responden yakni sebesar 75 persen merasa sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah pusat menangani Covid-19. Sementara yang kurang atau tidak puas hanya 22 persen, dan yang tidak menjawab 3 persen.

“Kepuasan ini, mengalami kenaikan dari 61 persen pada survei Oktober 2020 menjadi 75 persen pada Desember 2021,” kata Deni.

Adapun survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2.420 responden terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error survei diperkirakan sebesar 2,2 persen.

Survei Charta Politika

Tak jauh beda, survei Charta Politika pada akhir Desember 2021 memperlihatkan bahwa 70,1 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Rinciannya, sebanyak 8,3 persen responden sangat puas, dan 61,8 persen responden cukup puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Pemilih Partai Oposisi Yakin Kinerja Pemerintahan Semakin Baik Tahun Ini

Sementara, yang menyatakan tidak puas sebanyak 29,4 persen, terdiri dari 26,6 persen responden yang kurang puas dan 2,8 persen responden tidak puas sama sekali.

Angka itu mengalami kenaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya, bahkan mencapai yang tertinggi sejak survei Februari 2020.

Adapun survei Charta Politika ini digelar selama 29 November-6 Desember 2021. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.200.

Metode yang digunakan dalam survei yakni wawancara tatap muka dengan margin of error sebesar 2,83 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Ceritakan Skenario Awal di Hadapan Ferdy Sambo, Agus Nurpatria: Saya Juga Merasa Dibohongi

Nasional
Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Nasional
KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Nasional
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Nasional
Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Nasional
Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

Nasional
6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.