Bappenas Ajak KPK Awasi Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (2/2/2022) siang.

Adapun kedatangan Suharso ke lembaga antirasuah itu guna mengajak KPK mengawasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami memohon kepada KPK dan memang sebelumnya KPK sudah masuk di dalam Pokja (kelompok kerja) yang dalam hal ini salah satu komisi yang mengawasi (pembangunan IKN)," ujar Suharso dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK Siap Pindah ke IKN Nusantara

"Tetapi, kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan IKN," kata dia melanjutkan.

Suharso menjelaskan, tujuan meminta pengawasan lebih dari KPK adalah agar pembangunan IKN Nusantara tidak terjadi inefisiensi terkait harga maupun biaya pengadaan lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut.

"Kemudian, inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu memberatkan bagi kita semua, ibu kota negara yang akan datang," papar dia.

Suharso menjelaskan, pihaknya telah diberikan arahan oleh KPK yang sifatnya pencegahan guna menghindari potensi kerugian negara. KPK juga memberikan arahan terkait prosedur-prosedur yang semestinya dilakukan.

Baca juga: Soal IKN Nusantara, Tokoh Adat Kaltim Sampaikan Sejumlah Pesan buat Jokowi

Ketua Umum PPP ini mengatakan, pihaknya telah terbiasa menjalin komunikasi dengan KPK terhadap kerja-kerja Kementerian yang dipimpinnya. Apalagi, kata dia, Bappenas merupakan bagian dari satu lembaga yang tergabung dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

"Sehingga kita akan hati-hati supaya prosedur-prosedur yang diregulasi kan itu tidak membuka peluang terbentuknya terjadinya korupsi," ujar Suharso.

"Jadi kami melanjutkan ini dengan KPK, kebetulan Bappenas bersama KPK ada di dalam stranas pencegahan korupsi. Sehingga kami akan membuat rencana aksi khusus terhadap pembangunan IKN," tuturnya.