Mendapatkan Master of Sciences dari London School of Economics, sekaligus juga dapat gelar Master of Sciences dari Industrial College of Armed Forces, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2003.
Andi merupakan putra dari Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei, mantan Pangdam IX/ Udayana yang juga merupakan politikus senior PDI-P.
Baca juga: Disebut Sering Diberitakan Negatif, Apa Kata Andi Widjajanto?
Keberhasilannya membantu Jokowi pada 2014 membuatnya dipercaya menjadi Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mulai 3 November 2014 hingga 12 Agustus 2015.
Dicap "Brutus"
Ketika mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kabinet, Andi sering menuai kritik dari partai koalisi Jokowi-Kalla terutama PDI-P.
Politisi PDI-P Masinton Pasaribu menuduh Andi dan Menteri BUMN Rini Soemarno kala itu tengah memisahkan Jokowi dengan partai pendukungnya.
Bahkan, keduanya disebut sebagai "brutus" di lingkar Istana.
"Kalau saya cuma ke dua orang, Rini dan AW (Andi Widjajanto). Dua orang ini orang-orang begini kan yang kita sebut 'brutus' jauhkan Jokowi dari partai, menjauhkan dengan relawan, menjauhkan dengan rakyat," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.
Baca juga: Andi Widjajanto: Saya Ingin Liburan Dulu
Kala itu, Masinton mengatakan bahwa Andi sebagai Sekretaris Kabinet kerap mendistorsi informasi yang hendak disampaikan oleh PDI-P ke Presiden.
Padahal, kata dia, pesan dan informasi yang disampaikan PDI-P itu turut mewakili aspirasi dan keinginan rakyat.
"Kader-kader partai minta itu dievaluasi oleh Presiden agar pemerintah bisa jalan efektif, pesan-pesan Presiden juga sampai ke rakyat dan harapan rakyat bisa sampai ke Presiden," ucap Masinton.
Terkait tuduhan tersebut, Andi kala itu mengatakan bahwa elite-elite partai pendukung dapat memiliki akses khusus tanpa melalui birokrasi saat ingin menemui atau berkomunikasi dengan Jokowi.
Baca juga: Hari ini Jokowi Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhanas
"Silakan ditanya ke PDI-P yang dimaksud siapa, tapi setahu saya partai-partai itu memiliki akses ke Presiden tidak hanya lewat Mensesneg yang mengatur jadwal, tapi bisa juga akses-akses langsung yang diberikan oleh Presiden," ujar Andi kala itu.
Diganti Pramono Anung
Banjir kritik akhirnya membuat posisinya di pemerintahan kian "keropos".