Disebut Sering Diberitakan Negatif, Apa Kata Andi Widjajanto?

"Mestinya, saya memang tidak muncul di pemberitaan, saya back office," ujar Andi seusai pelantikan pejabat Sekretariat Kabinet di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Andi menjelaskan, selama menyiapkan tim komunikasi Presiden Joko Widodo, ia mendapatkan tugas untuk memberikan informasi ke media. Namun, menurut Andi, tugasnya sebenarnya berada di balik meja.

"Tidak muncul di media. Karena itu, saya mengatakan ke teman-teman diusahakan pertanyaannya ke kementerian terkait karena tugas saya back office," kata Andi.

Berita negatif

Penelitian Polcomm melakukan kajian terhadap pemberitaan 15 media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Polcomm mengaku menganalisis sebanyak 32.047 berita yang terbit pada Oktober 2014 hingga April 2015. Penelitian dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis wacana (discourse analysis) dalam kurun waktu 1 hingga 7 Mei 2015. Hasilnya, sejumlah menteri mendapatkan banyak pemberitaan negatif.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjadi menteri yang paling sering diberitakan negatif. Yasonna dianggap berkontribusi dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar melalui keputusannya yang mengesahkan salah satu kepengurusan dua partai tersebut.

Setelah Yasonna, menteri yang dinilai negatif kinerjanya melalui pemberitaan media adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno.

Peneliti Polcomm, Heri Budianto, mengatakan, Menko Polhukam diberitakan negatif terkait pernyataan soal kisruh KPK dan kepolisian.

Selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang dianggap gagal dalam melakukan pengendalian BBM dan mafia migas.

Pembantu Presiden selanjutnya yang kinerjanya diberitakan negatif adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi diberitakan negatif karena dianggap memutus komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan partai pengusungnya.

Selanjutnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat persentase 1,5 persen. Kinerja Rini disorot negatif terkait rencana penjualan gedung BUMN, pemberian modal kepada BUMN, dan pergantian direksi BUMN.

Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil diberitakan negatif kinerjanya karena dikaitkan dengan pelemahan ekonomi dan dinilai minim dalam berkoordinasi.