Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kalau Vaksinasi Bisa Dimasifkan, Insya Allah RI Bisa Segera Masuki Endemi

Kompas.com - 18/02/2022, 14:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, peningkatan orang yang divaksinasi Covid-19 bisa mendorong status pandemi di Indonesia menjadi endemi.

Selain vaksinasi, protokol kesehatan juga perlu dilaksanakan secara terus-menerus.

"Saya rasa kalau dua hal ini bisa kita tingkatkan secara masif di masyarakat insya Allah negara kita akan segera dari pandemi ke endemi," ujar Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di 17 provinsi yang dilakukannya lewat telekonferensi dari Istana Bogor, Jumat (18/2/2022).

"Kita harapkan juga pemulihan ekonomi nasional juga bisa kita percepat," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Banyak Daerah yang Vaksinasi Dosis Kedua dan Ketiganya di Bawah 60 Persen

Oleh karenanya, presiden mendorong kabupaten dan kota agar fokus mempercepat vaksiasi dosis kedua dan ketiga atau booster.

Menurut Jokowi, capaian vaksinasi dosis kedua dan ketiga di daerah masih banyak yang di bawah 60 persen.

"Saya hanya ingin mendorong agar seluruh kabupaten, kota dan provinsi konsentrasi di suntikan yang kedua dan juga suntikan yang ketiga atau booster," tegasnya.

"Karena dosis kedua dan dosis ketiga ini saya liat masih banyak (daerah) yang masih di bawah 60 persen masih rendah," lanjut Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Percepatan Vaksinasi dan Prokes Kunci Pengendalian Omicron

Kemudian, presiden juga menekankan agar lansia didahulukan dalam pemberian vaksinasi dosis kedua maupun booster.

Jokowi mengungkapkan, dari 69 persen pasien positif Covid-19 akibat varian Omicron yang meninggal diketahui merupakan lansia dan orang-orang yang belum divaksin.

"Agar didahulukan yang lansia. Penting sekali ini. Karena dari data terakhir yang saya terima, 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang belum divaksin," tambah Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Percepatan Vaksinasi dan Prokes Kunci Pengendalian Omicron

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali melaporkan, per Kamis (17/2/2022) pukul 18.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua yaitu 138.845.476 orang atau 66,67 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 189.210.677 orang atau 90,85 persen.

Adapun jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster yakni sebanyak 7.932.444 orang atau 3,81 persen.

Pemerintah pun telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com