Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: 20 Juta Orang Belum Vaksinasi Covid-19 Dosis Dua dalam Rentang 1-5 Bulan

Kompas.com - 17/02/2022, 18:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada 20 juta orang yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kedua dalam rentang waktu satu bulan sampai dengan lima bulan.

Ia mengatakan, Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah warga yang belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua dalam kurun waktu kurang dari enam bulan yaitu sebanyak 5 juta orang.

"Dan 4 daerah lain sebagai penyumbang terbanyak untuk jumlah orang yang belum mendapatkan vaksin lengkap di antaranya adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Penyintas Covid-19 Bergejala Berat Baru Bisa Vaksin Setelah 3 Bulan, Ini Penjelasan Kemenkes

Wiku mengatakan, pemerintah bertindak cepat untuk mengejar laju vaksinasi dosis kedua yang didukung oleh rekomendasi para ahli, termasuk ITAGI.

Ia mengatakan, pemerintah melalui Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.02.06/II/921 tentang Pemberian Vaksinasi Covid-19 kepada Sasaran Drop Out.

Dalam SE tersebut, lanjut Wiku, warga yang belum mendapatkan vaksin dosis kedua dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 6 bulan bisa disuntik vaksin dengan platform yang disesuaikan dengan ketersediaan stok di masing-masing daerah.

"Kemudian melakukan pengulangan vaksinasi primer bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu lebih dari 6 bulan dan dapat menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula," ujarnya.

Baca juga: Tidak Mau Vaksin di Yogyakarta, Begini Sanksi yang Bakal Diberikan

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, seluruh dinas kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memprioritaskan jenis vaksin dengan memerhatikan masa kedaluwarsa.

"Serta stoknya khususnya jenis vaksin yang hanya diberikan pada populasi khusus karena jumlahnya terbatas," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com