Prabowo Minta Jangan Ada Kebocoran Anggaran Kementerian Pertahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta jangan ada kebocoran dana anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Hal itu disampaikan Prabowo saat Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan (LK) Kemenhan, Kamis (17/2/2022).

“Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran,” sebut Prabowo dikutip dari website Kemhan.go.id, Jumat (18/2/2022).

Prabowo menjelaskan tujuan pemeriksaan laporan keuangan salah satunya adalah untuk memberikan penyataan opini terkait tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah.

Maka, BPK melakukan pemeriksaan selama 90 hari sejak 31 Januari 2022 pada masing-masing unit organisasi (UO) dibawah Kemenhan.

Baca juga: Alasan Prabowo Borong 42 Jet Tempur Rafale, Alutsista TNI AU Sudah Terlalu Tua

“Pada satker di Kemenhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK guna mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Dalam keterangan tersebut disampaikan bahwa selama tiga tahun berturut sejak 2019-2021, laporan keuangan Kemenhan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Dilansir dari laman resmi BPK, opini WTP diberikan kepada kementerian/lembaga yang hasil pemeriksaan laporan keuangannya disajikan secara wajar dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Diketahui Kemenhan menempati urutan pertama sebagai kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar tahun 2022.

Dikutip dari Buku Nota Keuangan terkait RAPBN 2022, Kemenhan mendapat anggaran senilai Rp 133,9 triliun.

Baca juga: Prabowo Borong 42 Jet Tempur Rafale, Eks KSAU: Pabrik Pesawat Sedang Cuci Gudang