Sebut Indonesia Beli Rafale saat Cuci Gudang, Eks KSAU: Pabrik Jet Tempur Mau Beralih ke Drone

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyebutkan, saat ini ketegangan regional dan global tidak berada pada situasi dan kondisi yang menguntungkan bagi pasar pesawat tempur.

Ditambah para perancang pesawat tempur sudah berancang-ancang untuk mengalihkan keahliannya menciptakan pesawat tanpa awak alias drone.

"Dalam lebih dua dekade terakhir kita sudah mengikuti bagaimana para perancang pesawat terbang tempur canggih sudah berada pada titik untuk menentukan apakah akan mengembangkan terus pesawat terbang tempur atau segera beralih pada wahana baru yang dikenal dengan nama populer drone," kata Chappy dalam diskusi virtual bertajuk "Menyongsong Pesawat Rafale" yang diinisiasi Pusat Studi Air Power Indonesia, Kamis (17/2/2022).

Tak heran banyak pabrikan pesawat tempur yang tengah mengobral produknya.

Baca juga: Apa Urgensi Pemerintah Borong 42 Jet Rafale? Chappy Hakim Menduga 2 Hal Ini

Itulah sebabnya, kata Chappy, Indonesia memborong 42 jet Rafale produksi Dassault Aviation asal Prancis.

"Membeli barang bermerek di saat yang tepat yaitu ketika toko-toko memasang iklan atau berada di tengah musim sale," katanya.

Lebih lanjut Chappy menggarisbawahi bahwa keberadaan pesawat tempur merupakan salah satu subsistem dari sistem pertahanan udara yang menjadi bagian dari integral sistem pertahanan negara.

Dengan demikian, kata dia, proses pengadaan pesawat tempur pada hakikatnya sebuah upaya meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara nasional.

"Dalam hal ini unsur pesawat terbang tempur sekali lagi hanya merupakan salah satu saja dari sub-sub sistem pertahanan udara nasional lainnya," tegas dia.

Baca juga: Tenaga Ahli PT DI Sebut Pembelian Jet Rafale Tak Bisa Dibandingkan dengan Proyek KFX/IFX

Ia juga menyoroti pembelian pesawat tempur baru ini dengan kondisi wilayah udara yang justru tidak dikuasai Indonesia.

Contohnya seperti yang terjadi wilayah udara di Perairan Selat Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau.

Menurutnya, wilayah udara dan sistem pengendaliannya adalah komponen yang menentukan dalam sebuah konsep pertahanan udara.

Di dalam konsep pertahanan udara itu, setidaknya terdapat dua subsistem yang sangat dominan, yakni wilayah udara dan pengendaliannya.

Akan tetapi, kata dia, Indonesia justru tidak menguasai dua subsistem ini di wilayah udara di Natuna, Perairan Selat Malaka, dan Kepulauan Riau.

Karena itu, ia menilai bahwa penyelesaian masalah wilayah udara tersebut saat ini justru lebih urgen dibanding mengakuisisi pesawat tempur baru.

Baca juga: Proyek Jet Tempur KFX/IFX dan Kompleksnya Kerja Sama Multiyears

"Artinya adalah menyelesaikan terlebih dahulu wilayah udara kedaulatan kita dan wewenang pengendaliannya jauh lebih urgen daripada sekadar pengadaan pesawat terbang tempur baru," tegas dia.

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana memborong 42 jet tempur Rafale.

Enam di antaranya telah resmi diakuisisi. Sedangkan 36 jet tempur Rafale diklaim akan segera menyusul dalam waktu dekat.

Adapun enam unit Rafale itu sah dibeli Indonesia melalui penandatanganan yang dilakukan Kemenhan dengan pihak Dassault Aviation di Jakarta.