Ramai-ramai Anggota DPR Kritik Hakim karena Tak Tambah Hukuman Kebiri untuk Herry Wirawan

Bukan hanya dari komisi DPR bidang hukum saja yang menyampaikan kekecewaan terhadap vonis Herry Wirawan. Komisi VIII DPR yang membidangi urusan perempuan dan anak juga menyesalkan putusan hakim.

"Kita sesalkan juga yang harusnya ini jadi momentum kita untuk mengirim pesan khusus kepada para pelaku kekerasan seksual bahwa hukumannya sangat berat," ungkap Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Rabu (16/2/2022).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan agar jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas vonis tersebut agar Herry dapat dihukum maksimal. Yandri menilai hukuman kebiri harus ada di dalamnya.

"Ya harusnya hukuman tambahan kebiri menjadi opsi untuk efek jera tapi hakim tidak mengabulkan," tukasnya.

Baca juga: Vonis Penjara Seumur Hidup Herry Wirawan dan Tuntutan Mati yang Tak Diamini Hakim

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. Ia menilai vonis penjara seumur hidup untuk Herry Wirawan belumlah cukup, sehingga perlu ada tambahan hukuman kebiri untuk pria yang berprofesi sebagai guru pesantren tersebut.

"Sebetulnya saya tidak puas terhadap keputusan tersebut. Karena belum menunjukkan keadilan terhadap korban. Itu (kebiri) dimungkinkan," sebut Ace, Rabu.

Politikus Golkar itu beranggapan, hukuman kebiri kimia seharusnya dapat dikenakan terhadap Herry. Sebab hukuman kebiri juga diatur dalam aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Baca juga: Sesalkan Vonis Herry Wirawan, Ketua Komisi VIII: Harusnya Jadi Momentum Hukum Berat Pelaku Kekerasan Seksual

Adapun kebiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2020.

"(Kebiri) menurut UU Perlindungan anak, itu kan yang kemudian menjadi alasan kita di Komisi VIII periode lalu, melakukan revisi terhadap UU Perlindungan Anak," terang dia.

"Apa yang dilakukan oleh Herry Wirawan itu kan sudah merupakan tindakan biadab dan kejahatan yang berlapis-lapis. Sudah melakukan tindakan kejahatan seksual mengeksploitasi anak, kemudian menelantarkan anak-anak itu," tambah Ace.