Kompas.com - 16/02/2022, 09:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali mendapatkan sorotan publik. Kali ini, salah satu langkah BRIN dinilai terlalu dekat dengan partai politik tertentu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Masih lekat dalam ingatan, dua bulan ke belakang, BRIN mendapat sorotan publik setelah adanya peleburan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Lembaga itu kini melebur ke tubuh BRIN.

Efek peleburan itu berdampak pada nasib 113 tenaga honorer yang kontraknya diberhentikan per Januari 2022.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 71 di antaranya adalah peneliti muda. Kini, LBM Eijkman juga telah berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Baca juga: Viral Bagi-bagi Mesin Kopi di Dapil Hadiah dari BRIN, Politisi PDI-P: Semua Anggota Komisi VII Dapat

Bagi-bagi mesin kopi

Pada pertengahan Februari 2022, BRIN sekali lagi disorot oleh publik. Berawal dari pembagian mesin kopi yang viral di media sosial (medsos) Twitter di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pembagian mesin kopi itu disorot warganet Twitter lantaran terkesan bantuan eksklusif, hanya kerja sama antara BRIN dan PDI-P.

Hal ini karena momen seremoni penyerahan bantuan yang dilakukan oleh anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P Ridwan A Wittiri pada Kamis (10/2/2022).

Adapun mesin yang dibagikan tak hanya mesin roaster kopi. Ada pula mesin mixer bakso, mesini grinder bakso, mesin pencetak bakso dan Ozonanomist.

Pada foto seremoni itu juga terlihat bahwa saat penyerahan bantuan, terdapat spanduk dengan logo PDI-P dan BRIN.

Baca juga: BRIN Bagi-bagi Mesin Kopi Bareng Politisi PDI-P, Ini Penjelasan Kepala BRIN

Tanggapan politisi PDI-P

Menyikapi komentar para warganet, Ridwan mengatakan bahwa mesin-mesin itu sengaja dibagikan BRIN, bukan darinya atau PDI-P.

"Itu benar, aspirasi untuk masyarakat di dapil (daerah pemilihan) saya dari BRIN," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/2/2022).

Ridwan menegaskan bahwa bantuan-bantuan itu justru datang dari pemerintah yang disalurkan melalui BRIN.

BRIN disebut yang membuat mesin-mesin itu sebagai hasil riset penelitian untuk teknologi tepat guna.

Dari situ, kemudian BRIN membagikan hasil buatannya kepada seluruh anggota Komisi VII sebagai mitra di DPR.

"Dari pemerintah lewat kami anggota Komisi VII DPR RI mitra kerja BRIN," jelasnya.

Baca juga: Percepat Produksi Vaksin Merah Putih, BRIN Bangun Fasilitas Uji Standar GMP

Klarifikasi BRIN

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan, penyerahan bantuan mesin roaster kopi dan mesin lainnya itu memang termasuk program kerja lembaganya.

Guna melancarkan program, BRIN dibantu oleh Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

"Oh iya betul. Itu program pembinaan usaha mikro berbasis teknologi yang ada di Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN," kata Laksana saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Secara rinci, Laksana mengeklaim bahwa BRIN mendapat bantuan dari Komisi VII untuk menyerahkan bantuan dari teknologi tersebut.

Dirinya pribadi merasa bersyukur karena anggota DPR khususnya Komisi VII antusias membantu program pemerintah hingga sampai ke masyarakat dan daerah.

"Kami mendapat bantuan dari setiap anggota Komisi VII sebagai mitra kami di DPR. Karena tidak mudah mencari mitra, apalagi di daerah-daerah," jelasnya.

Baca juga: BRIN Ungkap Masalah Pengembangan Vaksin Merah Putih

Tampik isu bantuan eksklusif

Laksana juga menampik dugaan-dugaan atau persepsi sejumlah pihak yang menyebut program tersebut eksklusif kerja sama BRIN dan PDI-P.

"Oh tidak, itu semua fraksi di Komisi VII (akan turut membagikan) sebagai mitra kami di DPR," tegasnya.

Laksana mengatakan, program tersebut sama dengan program lainnya di BRIN yang terbuka untuk semua kalangan.

BRIN disebut terbuka kepada siapa saja untuk membantu program pemerintah hingga sampai ke masyarakat.

"Program ini tidak eksklusif untuk dapil. Sama seperti semua skema BRIN terbuka untuk seluruh kalangan. Setiap anggota Komisi VII juga mengusulkan ke kami seperti halnya berbagai pihak yang lain," terangnya.

Baca juga: Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Tekan Angka Kecelakaan Laut, KKP Gelar Sertifikasi Keselamatan Nelayan

Nasional
Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Prabowo: Pancasila yang Persatukan dan Bisa Selamatkan Bangsa Indonesia

Nasional
Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Ibu Brigadir J Ungkap Detik-detik Brigjen Hendra Datangi Rumah: Langsung Tutup Pintu, Larang Pegang HP

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Batalkan Putusan DPR yang Memberhentikan Hakum Konstitusi Aswanto

Nasional
Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Polri Tahan Putri Candrawathi, Kejagung: Biasanya kalau Penyidik Menahan, JPU Pasti Menahan

Nasional
Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Direktur Pusako Sebut Pergantian Hakim Konstitusi Aswanto ke Guntur Tidak Prosedural

Nasional
Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Dapat Tugas dari Jokowi untuk Reformasi Hukum, Mahfud Akan Diskusi dengan Pakar

Nasional
Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Hakim Aswanto Mendadak Dicopot, Pakar: DPR Obok-obok MK demi Kepentingan Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.