Proyek Jet Tempur KFX/IFX dan Kompleksnya Kerja Sama Multiyears

Sama seperti proyek KFX/IFX maupun kerja sama pertahanan lainnya, kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale bukan tak mungkin terkendala. Menurut Andi, bisa saja pemerintah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pertimbangan lainnya.

"Misalnya pengadaan Rafale ini sampai tahun 2024 mungkin lancar, dan 12 pesawat sudah diterima tapi pemerintah berikutnya mungkin memiliki pertimbangan lain dan pesawat diganti dengan F-35 misalnya," ucap mantan Direktur Pengembangan Teknologi PT DI itu.

"Maka sisa 30 Rafale akan di-cancel, dan tentunya ada konsekuensi dengan pemerintah Perancis. Lihat saja kejadian cancelation dari pengadaan kapal selam Australia dari Perancis baru-baru ini," tambah Andi.

Pentingnya pertimbangan DPR

Kompleksnya kerja sama pertahanan multiyears juga menjadi perhatian Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas. Oleh karena itu ia mengingatkan pentingnya kerja sama dilakukan secara seksama dan perlunya mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala yang akan muncul.

"Komitmen pembayaran multiyears seperti proyek KFX/IFX itu kompleks. Fokusnya itu pada soal komitmen pembayaran multiyears, sementara kemampuan pemerintah bisa beda-beda," kata Anton dalam perbincangan dengan Kompas.com, Selasa (15/1/2022).

Baca juga: Beli Jet Rafale, Pemerintah Diminta Tak Ulangi Kesalahan Proyek Jet KFX/IFX

Ia pun menilai, ada baiknya kerja sama pengadaan pesawat Rafale perlu memperhatikan pertimbangan sejumlah pihak terkait. Anton mengatakan, hal ini penting mengingat Rafale juga merupakan proyek kerja sama multiyears.

"Ada baiknya sebelum ditandatanganinya kontrak, masalah ini dibahas dulu dengan Komisi I DPR yang dihadiri juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Dengan demikian, komitmen multiyears itu juga setidaknya bisa terekam dalam keputusan raker (rapat kerja) antara Menhan, Menkeu dan Komisi I DPR," imbaunya.

Anton mengamini pernyataan Andi Alisjahbana yang menyebut kerja sama pengadaan Rafale dan proyek KFX/IFX tidak bisa disamakan. Namun menurutnya, penting agar proses kerja sama, apapun bentuknya, dilakukan dengan pertimbangan dari DPR.

Baca juga: Jet Rafale dan Modernisasi Alutsista untuk Perkuat Kuda-kuda RI

"Jelas bahwa pengadaan KFX/IFX tidak sama dengan pembelian Rafale. Akan tetapi, jika memang pada akhirnya yang dipilih adalah pengadaan 42 unit dalam satu paket kontrak maka kontrak tersebut hendaknya dibicarakan dengan Komisi I DPR sebelum ditandatangani," sebut Anton.

Dengan adanya pertimbangan dari DPR, maka komitmen kelanjutan kerja sama akan lebih terjamin sekalipun nantinya pemerintahan berganti. Sebab, menurut Anton, sudah ada track pembicaraan antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Mengingat setiap tahun, bisa saja kemampuan penganggaran belanja pemerintah berubah. Karena itu, kesepakatan dengan DPR setidaknya bisa menjadi salah satu pilihan untuk menguatkan implementasi dari komitmen terhadap kontrak tersebut," tuturnya.