Proyek Jet Tempur KFX/IFX dan Kompleksnya Kerja Sama Multiyears

Proyek KFX/IFX memang sempat terkendala lantaran Indonesia menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan besarnya iuran pada kerja sama pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 itu.

Pemerintah pun kemudian mengajukan negosiasi ulang terkait proyek ini dengan meminta penurunan pembagian ongkos program menjadi 15%, dari yang sebelumnya Indonesia menanggubg 20% pembiayaan proyek.

Namun Korea Selatan disebut hanya menyetujui renegoisasi sebesar 18,8% untuk cost pembiayaan proyek yang harus ditanggung Indonesia.

Di awal kesepakatan pada tahun 2014, kontrak kerja sama memutuskan Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan proyek, kemudian sisanya dibagi rata antara Pemerintah Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) masing-masing 20 persen.

Perjanjian juga meliputi kerja sama rekayasa teknik dan pengembangan.

Dalam pengembangannya, Pemerintah Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan Korea Aerospace Industries (KAI) meneken kesepakatan pembagian tugas.

Kesepakatan itu mengatur tentang porsi keterlibatan PT DI dalam program jet tempur terkait dengan desain, data teknis, spesifikasi, informasi kemampuan, pengembangan purwarupa, pembuatan komponen, serta pengujian dan sertifikasi.

Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Pesawat PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Andi Alisjahbana mengatakan, sebenarnya tidak ada yang salah dalam kontrak kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait pengembangan pesawat KFX/IFX.

"Yang perlu kita belajar ialah bagaimana merencanakan program pengadaan jangka panjang dengan baik dan dengan argumen yang sifatnya strategis nasional sehingga bila terjadi perubahan pemerintahan program dapat diteruskan dengan konsisten," ungkap Andi Alisjahbana saat dihubungi, Senin (15/02/2022).

Kerja sama pertahanan dalam pengadaan pesawat tempur biasanya memang bersifat multiyears atau jangka panjang. Namun terkadang, kondisi tiap-tiap kepemimpinan pemerintahan berbeda-beda.

Dengan adanya penyesuaian di tubuh pemerintah, kata Andi, kerap kali perencanaan kerja sama pertahanan pun berubah.

"Jadi pemerintah sekali masuk kedalam perjanjian seperti ini juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam sebuah program jangka panjang, termasuk pendanaannya. Biasanya ini tertuang dalam Renstra (rencana strategi) TNI-Kemhan," sebutnya.

"Sayangnya ini renstra ini subjek juga pada pemerintah yang berkuasa, sehingga bilamana pemerintah berubah maka dengan pertimbangan tertentu bisa renstra berubah," imbuh Andi.

Sama seperti proyek KFX/IFX maupun kerja sama pertahanan lainnya, kontrak pengadaan 42 jet tempur Dassault Rafale bukan tak mungkin terkendala. Menurut Andi, bisa saja pemerintah setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya pertimbangan lainnya.

"Misalnya pengadaan Rafale ini sampai tahun 2024 mungkin lancar, dan 12 pesawat sudah diterima tapi pemerintah berikutnya mungkin memiliki pertimbangan lain dan pesawat diganti dengan F-35 misalnya," ucap mantan Direktur Pengembangan Teknologi PT DI itu.

"Maka sisa 30 Rafale akan di-cancel, dan tentunya ada konsekuensi dengan pemerintah Perancis. Lihat saja kejadian cancelation dari pengadaan kapal selam Australia dari Perancis baru-baru ini," tambah Andi.

Pentingnya pertimbangan DPR

Kompleksnya kerja sama pertahanan multiyears juga menjadi perhatian Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas. Oleh karena itu ia mengingatkan pentingnya kerja sama dilakukan secara seksama dan perlunya mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala yang akan muncul.

"Komitmen pembayaran multiyears seperti proyek KFX/IFX itu kompleks. Fokusnya itu pada soal komitmen pembayaran multiyears, sementara kemampuan pemerintah bisa beda-beda," kata Anton dalam perbincangan dengan Kompas.com, Selasa (15/1/2022).

Ia pun menilai, ada baiknya kerja sama pengadaan pesawat Rafale perlu memperhatikan pertimbangan sejumlah pihak terkait. Anton mengatakan, hal ini penting mengingat Rafale juga merupakan proyek kerja sama multiyears.

"Ada baiknya sebelum ditandatanganinya kontrak, masalah ini dibahas dulu dengan Komisi I DPR yang dihadiri juga oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Dengan demikian, komitmen multiyears itu juga setidaknya bisa terekam dalam keputusan raker (rapat kerja) antara Menhan, Menkeu dan Komisi I DPR," imbaunya.

Anton mengamini pernyataan Andi Alisjahbana yang menyebut kerja sama pengadaan Rafale dan proyek KFX/IFX tidak bisa disamakan. Namun menurutnya, penting agar proses kerja sama, apapun bentuknya, dilakukan dengan pertimbangan dari DPR.

"Jelas bahwa pengadaan KFX/IFX tidak sama dengan pembelian Rafale. Akan tetapi, jika memang pada akhirnya yang dipilih adalah pengadaan 42 unit dalam satu paket kontrak maka kontrak tersebut hendaknya dibicarakan dengan Komisi I DPR sebelum ditandatangani," sebut Anton.

Dengan adanya pertimbangan dari DPR, maka komitmen kelanjutan kerja sama akan lebih terjamin sekalipun nantinya pemerintahan berganti. Sebab, menurut Anton, sudah ada track pembicaraan antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Mengingat setiap tahun, bisa saja kemampuan penganggaran belanja pemerintah berubah. Karena itu, kesepakatan dengan DPR setidaknya bisa menjadi salah satu pilihan untuk menguatkan implementasi dari komitmen terhadap kontrak tersebut," tuturnya.