Kompas.com - 15/02/2022, 16:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) masih menunggu putusan vonis terhadap Herry Wirawan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) untuk membayarkan restitusi kepada korban.

Adapun di dalam vonis terhadap terdakwa Herry Wirawan, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyebutkan, restitusi untuk korban dibebankan kepada pemerintah lewat KemenPPPA.

Deputi bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar pun mengatakan, pihaknya telah melaporkan putusan majelis tersebut kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

"Kami sudah melaporkan ke Ibu Menteri PPPA dan akan menunggu sampai putusan kasus memiliki kekuatan tetap dan akan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Nahar kepada Kompas.com, Selasa (15/2/2022).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR Kecewa Herry Wirawan Hanya Divonis Penjara Seumur Hidup

Ia pun mengatakan, putusan mengenai restitusi tersebut adalah putusan hakim tingkat pertama yang memberikan mandat kepada Kementerian PPPA.

Besaran restitusi yang dibayarkan kepada korban secara keseluruhan Rp 331,52 juta. Nilai dari masing-masing ganti rugi pun beragam, mulai dari Rp 9,87 juta hingga Rp 85,83 juta untuk 12 anak korban.

"Untuk restitusi yang dibebankan kepada KemenPPPA, ini adalah putusan hakim pertama yang memberikan mandat ke KemenPPPA," kata Nahar.

Terkait dengan keputusan restitusi dibebankan kepada Kementerian PPPA tersebut, majelis hakim menjelaskan, pembayaran restitusis dibebankan kepada pemerintah dengan alasan tugas negara untuk melindungi setiap warga negaranya.

Baca juga: Perjalanan Kasus Herry Wirawan, Perkosa 13 Santriwati, Kini Divonis Penjara Seumur Hidup

Majelis berpendapat, berdasarkan pada pasal 67 KUHP, terdakwa yang telah dituntut pidana mati tidak bisa dijatuhi pidana lainnya kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.

"Menimbang, bahwa majelis berpendapat tugas negara melindungi setiap warga negara, hadir untuk melindungi warga negara, dan perkara ini adalah para anak korban dan anak dari anak korban. Majelis hakim berpendapat adalah tepat beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara dalam hal ini pemerintah melalui kementerian yang bertugas melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak," jelas hakim.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP Ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Jokowi dan Puan Bakal Hadiri Rapat Pembukaan Sidang DPR Tahun 2022-2023 Hari Ini

Nasional
Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Ekonomi RI Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Didorong Industri Pengolahan

Nasional
Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Prabowo Terima 4 Bintang Kehormatan dari Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan

Nasional
Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Sekali Merengkuh Dayung ala Prabowo: Puji Jokowi, Rebut Hati Para Loyalisnya

Nasional
Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Giliran Istri Ferdy Sambo Dibidik di Kasus Pembunuhan Brigadir J...

Nasional
Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Simak Pidato Kenegaraan Jokowi di DPR Hari Ini, Dimulai Pukul 10.00 WIB

Nasional
Berebut 'Restu' Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 24 Parpol Lolos ke Verifikasi Peserta Pemilu | Misteri Peristiwa antara Brigadir J dan Istri Sambo

Nasional
5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

5 Fakta Kepulangan Surya Darmadi, Tersangka Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.