Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Komnas HAM soal Kekerasan Aparat ke Warga Wadas: Ada yang Ditendang, Dipukul Kepalanya

Kompas.com - 14/02/2022, 16:03 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM RI menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Kekerasan itu terjadi ketika ratusan aparat gabungan Polri dan TNI mendatangi Desa Wadas, Selasa (8/2/2022).

Ini diketahui setelah Komnas HAM menerjunkan tim ke Desa Wadas guna menggali keterangan dan mencari fakta terkait insiden yang berujung pada penangkapan puluhan warga desa tersebut.

“Ada yang ditendang bagian kaki, punggung, dan dipukul di bagian kepala,” kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara kepada Kompas.com, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Komnas HAM Minta Kapolda Jateng Beri Sanksi pada Aparat yang Lakukan Kekerasan di Desa Wadas

Selain kekerasan aparat, Komnas HAM menyebutkan bahwa beberapa warga belum kembali ke rumahnya sejak peristiwa bentrok itu terjadi.

Sebab, akibat peristiwa itu, ada warga yang masih takut untuk pulang ke rumah.

"Mendapati informasi beberapa warga belum pulang ke rumah masing-masing karena masih merasa ketakutan,"ujar Beka.

Tak hanya itu, Beka mengungkap, banyak warga Wadas usia dewasa dan anak yang mengalami trauma.

Bahkan, kejadian itu disebut Komnas HAM berdampak pada hubungan antarwarga desa. Dikatakan Beka bahwa terjadi kerenggangan hubungan antara warga yang setuju dan yang menolak pembangunan bendungan.

“Mendapati fakta terjadi kerenggangan hubungan sosial kemasyarakatan antara warga yang setuju dan menolak penambangan batuan andesit," terang dia.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Peristiwa Wadas Buat Warga dan Anak Alami Trauma

Merespons situasi tersebut, khususnya dugaan kekerasan, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk memberi sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga.

“Memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan,” ucap Beka.

Komnas HAM juga meminta pihak kepolisian tidak mudah memberikan label hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung terkait peristiwa Wadas.

Kemudian, aparat juga diminta mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita.

Baca juga: Komnas HAM Minta Warga Wadas Tak Ditekan Saat Berdialog

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com