Kompas.com - 14/02/2022, 13:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi untuk memberikan sanksi pada anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan dalam insiden penangkapan sejumlah warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Diketahui petugas gabungan TNI dan Polri memasuki Desa Wadas pada Selasa (8/2/2022) yang berujung pada penangkapan 64 orang warga. Belakangan, warga yang ditangkap sudah dibebaskan

“Komnas HAM meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan,” sebut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam keterangannya, Senin (14/2/2022).

Baca juga: Konflik di Desa Wadas, Ini Tanggapan Pakar UGM

Beka mengatakan, Kapolda Jawa Tengah  telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap personelnya atas peristiwa ini.

“Kapolda Jawa Tengah (telah) memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan sanksi pada personel yang terbukti melakukan kekerasan pada warga,” tuturnya.

Selain itu Beka juga menyampaikan, pihaknya meminta kepolisian segera mengembalikan barang-barang milik warga yang disita.

Dia juga meminta aparat tidak mudah memberikan tudingan hoaks pada berbagai akun media sosial yang mengunggah informasi terkait kondisi di Desa Wadas.

“Tidak mudah memberikan stempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung,” ucap Beka.

Baca juga: Saat Tim KSP, Ganjar, hingga Komnas HAM Kunjungi Wadas Pasca-pengepungan Desa dan Penangkapan Warga...

Terakhir Beka menegaskan Komnas HAM dan Polda Jawa Tengah sepakat untuk melakukan koordinasi intensif.

“Untuk pencegahan peristiwa yang sama berulang kembali dan menciptakan suasana yang kondusif di Desa Wadas,” katanya.

“Komnas HAM akan terus berkomitmen melakukan pemantauan terhadap seluruh proses penyelesaian permasalahan di Desa Wadas,” katanya. 

Baca juga: KSP Akan Sampaikan Unek-unek Warga Wadas ke Jokowi

Diketahui, konflik antara warga dengan aparat di Desa Wadas dipicu rencana pemerintah menjadikan wilayah itu sebagai lokasi pertambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Warga menilai aktivitas penambangan akan mematikan sejumlah sumber air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun pengairan pertanian.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Peristiwa Wadas Buat Warga dan Anak Alami Trauma

Sementara, di media sosial pada Selasa pekan, tersebar berbagai video di media sosial yang menunjukan adanya tindakan pengepungan oleh petugas gabungan saat warga berada di masjid, serta beberapa tindakan kekerasan pada proses penangkapan.

Petugas gabungan itu memasuki Desa Wadas untuk mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan yang akan digunakan untuk penambangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

MAKI Minta KPK Lacak Sumber Dana Setoran Rp 560 Miliar Lukas Enembe ke Kasino Judi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.