Dalam UU SJSN, JHT Bisa Dicairkan Sebelum Usia Pensiun 56 Tahun

Permenaker hapus ketentuan pencairan JHT sebelum usia 56 tahun

Meski PP No 46 Tahun 2015 telah mengatur JHT bisa dicairkan sebagian sebelum masa pensiun 56 tahun, peserta mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, Permenaker No 2 Tahun 2022 menghapus ketentuan tersebut.

Permenaker yang baru dikeluarkan Menaker Ida Fauziyah pada Februari 2022 tersebut menjelaskan bahwa manfaat JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Di pasal 3 Permenaker itu juga ditegaskan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.

Permenaker No 2 tahun 2022 lantas mengatur pencairan JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun juga berlaku bagi peserta yang berhenti bekerja. Salah satunya adalah pekerja yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja).

Baca juga: Soal Aturan Klaim JHT Saat Usia 56 Tahun, Pekerja: Iurannya Wajib, Masa Pencairan Dipersulit

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5, bunyinya adalah:

Pasal 4 ayat 2

Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Peserta mengundurkan diri; Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pasal 5

Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap mengklaim Permenaker ini sudah melalui proses dialog dengan stakeholders ketenagakerjaan dan K/L terkait.

Namun karena terjadi pro-kontra terhadap terbitnya Permenaker ini, maka dalam waktu dekat Menaker akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan stakeholder, terutama para pimpinan SP/SB.

Baca juga: Permenaker 2/2022 Disebut Turunan UU Ciptaker yang Inkonstitusional Bersyarat, Ini Kata Kemnaker

Penolakan terhadap Permenaker No 2 tahun 2022 salah satunya datang dari kelompok buruh. Mereka protes lantaran sebelumnya JHT bisa langsung cair pada saat peserta resign, kena PHK, atau tak lagi menjadi WNI.

“Pemerintah jangan membuat kebijakan yang merugikan pekerja dan rakyat Indonesia. JHT itu adalah hak pekerja, karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri," kata Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah dalam keterangannya, Sabtu (12/2/2022).

"Tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja, karena JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik nasabah yaitu pekerja, bukan milik pemerintah," sambungnya.