Menakar Elektabilitas Ganjar Pranowo Pasca-insiden Wadas, Berpotensi Merosot?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo belakangan menjadi sorotan.

Ini karena insiden penangkapan aparat terhadap puluhan warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Insiden yang berakar dari konflik pembebasan lahan itu berujung pada permintaan maaf Ganjar.

Baca juga: Bertemu Ganjar, Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Wadas Dievaluasi

Peristiwa itu pun diprediksi bakal mempengaruhi elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu. Padahal, Ganjar disebut-sebut sebagai sosok potensial calon presiden Pemilu 2024.

Insiden Wadas

Pada Selasa (8/2/2022), ratusan aparat gabungan TNI dan Polri mendatangi Desa Wadas di Purworejo menggunakan senjata lengkap.

Ada sekitar 250 petugas. Mereka disebut mendampingi 70 petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran tanah.

Adapun kegiatan pengukuran tanah itu berkaitan dengan pembebasan lahan warga untuk  proyek pembangunan Bendungan Bener.

Proyek tersebut membutuhkan pasokan batuan andesit untuk material pembangunan. Oleh pemerintah, kebutuhan batu andesit ini diambil dari Desa Wadas.

Sebagian warga setuju membebaskan lahan mereka, sebagian lainnya menolak. Mereka menolak karena khawatir penambangan batu andesit berakibat pada rusaknya sumber mata air Wadas dan lebih jauh merusak lahan pertanian serta mata pencaharian warga.

Baca juga: Awal Mula Warga Wadas Melawan, Tolak Tambang Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener

Kronologi versi polisi, saat aparat mendatangi Desa Wadas, terjadi ketegangan antara warga yang pro dengan yang kontra terhadap pembebasan lahan. Tak lama, terjadi bentrok.

Puluhan warga pun ditangkap oleh aparat dan digelandang ke Mapolres Purworejo.

Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada 64 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu. Menurut Julian, beberapa warga yang ditangkap mengalami tindakan kekerasan dari aparat.

"Ada yang diperlakukan tidak manusiawi juga waktu penangkapan," kata Julian kepada Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Adapun menurut keterangan polisi, seluruh warga dipulangkan pada Rabu (9/2/2022) sore.

"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam Youtube Divisi Humas Polri, Rabu (9/2/2022).

Ganjar minta maaf, tapi proyek tetap lanjut

Peristiwa itu pun akhirnya membuat Ganjar turun tangan. Ia mendatangi Mapolres Purworejo dan Desa Wadas pada Rabu (9/2/2022).

Ganjar meminta maaf kepada warga Desa Wadas.

Baca juga: LPSK Siap Beri Perlindungan Warga Desa Wadas yang Jadi Korban Kekerasan Polisi

"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas," kata Ganjar dalam konferensi pers, seperti dilansir dari Kompas TV, Rabu.

Permohonan maaf juga disampaikan Ganjar lantaran aparat kepolisian yang diterjunkan justru tidak betul-betul mengamankan lokasi.

"Karena kejadian kemarin mungkin ada kekerasan betul-betul tidak diamankan. Saya minta maaf," ujar dia.

Namun demikian, menurut Ganjar, pengukuran tanah dilakukan di daerah yang warganya sudah setuju. Justru, warga yang setuju itu yang meminta pengukuran lahan.

"Siapa yang dilakukan pengukuran, yang dilakukan pengukuran adalah mereka yang sudah sepakat. Kami tidak akan masuk ke yang belum sepakat, untuk menghormati sikapnya," kata dia.

Proses untuk pembangunan proyek bendungan ini menurut Ganjar sudah dimulai sejak 2013. Dalam prosesnya, muncul pro kontra di tengah warga yang berlanjut sampai ke pengadilan.

Baca juga: Ancaman Kerusakan Lingkungan hingga Hilangnya Mata Pencarian Warga Wadas karena Proyek Bendungan

"Proses panjang, gugatan cukup banyak dan sampai detik terakhir putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap harus kita laksanakan," ucap Ganjar.

Sampai November 2021 kemarin, status proses pembayaran lahan diklaim sudah mencapai 57,17 persen atau senilai Rp 689 miliar.

Sementara terdapat 1.167 bidang lahan masih dalam proses pengajuan pembayaran.

"Jika ini terbayar, maka proses pembayaran akan jadi 72,3 persen, sisanya 27,7 persen yang belum dapat pembayaran atau penggantian," kata Ganjar.

Sisa 27,7 persen yang belum menerima pembayaran ganti rugi lahan itu karena beberapa hal seperti perbaikan dokumen administrasi, adanya gugatan pedata, termasuk soal kendala pengukuran lahan Desa Wadas yang mencapai 21 persen.

"Dan dari lahan yang terdampak di Desa Wadas catatan sementara kami sebelum diukur kemarin, total lahan terdampaknya 617 bidang, 346 bidang sudah setuju, 133 masih menolak dan sisanya belum memutuskan," ucap Ganjar.

Baca juga: Berencana Temui Ganjar dan Warga Wadas, Komnas HAM: Belum Dialog, Warga Masih Marah

Ganjar pun mengaku akan terus berupaya memguka ruang dialog dengan warga yang menolak pembebasan lahan. Artinya, proyek penambangan andesit tetap berjalan.

“Saya sampaikan ruang dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kami sampaikan kepada beliau,” kata Ganjar, dalam keterangannya, Kamis (10/2/2022).

Elektabilitas merosot?

Pasca-peristiwa ini, Ganjar menuai kritik dari banyak pihak.

Apalagi, Ganjar sempat mengeklaim bahwa pihaknya telah membuka lebar ruang dialog, khususnya kepada warga Wadas yang masih menolak membebaskan lahannya.

Sementara, menurut Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin, dialog antara Ganjar dengan warga Wadas belum pernah terjadi.

Zainal mengatakan, masyarakat sempat diundang oleh Ganjar untuk melakukan dialog pada awal Januari lalu. Namun, permintaan itu ditolak oleh warga Wadas karena sejumlah alasan seperti undangan yang mendadak.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo Diprediksi Terhambat akibat Peristiwa Wadas

Karena tak ingin dianggap membangkang atau menyia-nyiakan kesempatan berdialog, warga kemudian mengirimkan surat kepada Komnas HAM.

“Isi surat itu pada intinya masyarakat siap ketemu, bahkan justru mengundang Ganjar dan para pihak berdialog di Wadas. Tapi, Ganjar tidak datang,” kata Zainal.

Melihat dinamika ini, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, elektabilitas Ganjar dapat tertahan selama beberapa bulan.

"Saya merasa bahwa peristiwa Wadas itu setidaknya kalau tidak membuat elektabilitas Pak Ganjar menurun, ya berimplikasi pada tertahannya elektabilitas yang bersangkutan," kata Ray dalam sebuah acara diskusi, Jumat (11/2/2022).

Ray berpendapat, peristiwa Wadas telah mencoreng citra Ganjar yang selama ini seolah sosok yang dekat dengan rakyat.

"Tiba-tiba Pak Ganjar menjadi elitis sedemikian rupa sehingga ikon calon pemimpin merakyat itu menurut saya akan sulit kembali menaikkan pamor Pak Ganjar di masa yang akan datang ya," ujar Ray.

Baca juga: Sebut Gubernur Ganjar akan Dialog dengan Warga Wadas, Mahfud: Agar Penambangan Lancar..

Seperti diketahui, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, Ganjar hampir selalu berada di papan atas survei elektabilitas calon presiden.

Nama Ganjar bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.