Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Temui Ganjar dan Warga Wadas, Komnas HAM: Belum Dialog, Warga Masih Marah

Kompas.com - 10/02/2022, 17:31 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, pertemuan itu akan diagendakan antara Jumat (11/2/2022) sampai Minggu (13/2/2022).

“Saya Jumat sampai Minggu ke Jawa Tengah, Semarang dan Wadas. Sudah berkirim surat juga ke Gubernur dan Kapolda untuk koordinasi sekaligus update,” tutur Beka pada Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

“Sedang cari waktunya karena rencananya saya Sabtu ke Wadas,” sambung dia.

Baca juga: Penambangan Andesit di Desa Wadas Berpotensi Rusak Lingkungan, Ini Jawaban Ganjar Pranowo

Beka mengungkapkan, upaya itu dilakukan Komnas HAM untuk mengumpulkan informasi terkait konflik antara warga Wadas dengan pemerintah atas perkara penggunaan lahan untuk pertambangan proyek pembangunan Bendungan Bener.

“Kami mau menggali informasi, mengumpulkan keterangan lebih dulu dari pihak terkait,” ucapnya.

Beka menyebut Komnas HAM belum akan menjadi pihak yang menengahi dialog antara warga Wadas dengan pemerintah Jawa Tengah.

“Belum sampai dialog mempertemukan para pihak. Apalagi warga masih trauma, marah, dan masa pemulihan setelah peristiwa kemarin,” imbuh dia.

Diketahui ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki desa Wadas sejak Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Ricuh di Wadas Bermula IPL yang Diterbitkan Ganjar pada 2018

Petugas gabungan itu melakukan pengawalan pada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak menghitung luas lahan untuk penambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Namun pihak kepolisian kemudian menangkap 64 warga. Polisi mengklaim para warga diamankan karena melakukan provokasi dengan menggunakan senjata tajam.

Adapun sejumlah warga Wadas menolak proyek pertambangan bahan material yang direncanakan pemerintah.

Warga menilai penambangan itu akan mematikan sumber air sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com