Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Temui Ganjar dan Warga Wadas, Komnas HAM: Belum Dialog, Warga Masih Marah

Kompas.com - 10/02/2022, 17:31 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Menurut Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, pertemuan itu akan diagendakan antara Jumat (11/2/2022) sampai Minggu (13/2/2022).

“Saya Jumat sampai Minggu ke Jawa Tengah, Semarang dan Wadas. Sudah berkirim surat juga ke Gubernur dan Kapolda untuk koordinasi sekaligus update,” tutur Beka pada Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

“Sedang cari waktunya karena rencananya saya Sabtu ke Wadas,” sambung dia.

Baca juga: Penambangan Andesit di Desa Wadas Berpotensi Rusak Lingkungan, Ini Jawaban Ganjar Pranowo

Beka mengungkapkan, upaya itu dilakukan Komnas HAM untuk mengumpulkan informasi terkait konflik antara warga Wadas dengan pemerintah atas perkara penggunaan lahan untuk pertambangan proyek pembangunan Bendungan Bener.

“Kami mau menggali informasi, mengumpulkan keterangan lebih dulu dari pihak terkait,” ucapnya.

Beka menyebut Komnas HAM belum akan menjadi pihak yang menengahi dialog antara warga Wadas dengan pemerintah Jawa Tengah.

“Belum sampai dialog mempertemukan para pihak. Apalagi warga masih trauma, marah, dan masa pemulihan setelah peristiwa kemarin,” imbuh dia.

Diketahui ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki desa Wadas sejak Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Ricuh di Wadas Bermula IPL yang Diterbitkan Ganjar pada 2018

Petugas gabungan itu melakukan pengawalan pada pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak menghitung luas lahan untuk penambangan bahan material pembangunan Bendungan Bener.

Namun pihak kepolisian kemudian menangkap 64 warga. Polisi mengklaim para warga diamankan karena melakukan provokasi dengan menggunakan senjata tajam.

Adapun sejumlah warga Wadas menolak proyek pertambangan bahan material yang direncanakan pemerintah.

Warga menilai penambangan itu akan mematikan sumber air sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Lapas 'Overcrowded' karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Sebut Lapas "Overcrowded" karena Didominasi Kasus Narkoba, Menkumham: Aneh

Nasional
Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Diplomasi Prabowo demi Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Nasional
Kasus 'Vina Cirebon' Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Kasus "Vina Cirebon" Dinilai Janggal, Menkumham Singgung Kasus Salah Tangkap Petani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

[POPULER NASIONAL] Prabowo Kritik Negara Modern Pelanggar Hukum Humaniter | Upaya Menyelamatkan PPP

Nasional
Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Megawati Disebut Sudah Tahu Buku DPP PDI-P Juga Disita Penyidik KPK

Nasional
Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Kalah di 44 Gugatan Sengketa Pileg, KPU Gelar Rakor dengan Puluhan KPU Daerah

Nasional
Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi 'Online', Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Jokowi: Pemerintah Serius Perangi Judi "Online", Lebih dari 2,1 Juta Situs Sudah Ditutup

Nasional
PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

PAN: Terhambatnya Pembangunan Daerah Bukan karena Pilkada Langsung, tapi soal Integritas Pemimpin

Nasional
PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

PDI-P Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Polda Metro Jaya Besok

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Marak Judi "Online", Jokowi Minta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengingatkan

Nasional
Marak Judi 'Online', Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Marak Judi "Online", Jokowi: Satgas Sebentar Lagi Selesai Dibentuk untuk Pemberantasan

Nasional
Paparkan Bahaya Dampak Judi 'Online', Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Paparkan Bahaya Dampak Judi "Online", Jokowi: Harta Habis, Suami Istri Cerai hingga Korban Jiwa

Nasional
Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Antisipasi Tantangan Logistik Saat Puncak Haji, Timwas DPR RI Minta Kemenag Pastikan Distribusi Konsumsi Lancar dan Bergizi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com