Kejagung Periksa 2 Polisi Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa saksi dari unsur Polri terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di kasus Paniai, Papua tahun 2014.

"Melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (10/2/2022) malam.

Ia mengungkapkan, pada Rabu (9/2/2022) telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak kepolisian.

Baca juga: Kejagung Periksa 6 Polisi sebagai Saksi Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Pemeriksaan itu dilakukan untuk mencari tahu tentang proses kegiatan tim dan laporan hasil kegiatan Tim Terpadu Investigasi.

Selanjutnya, tanggal 10 Februari 2022 juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari polisi untuk menjelaskan peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM Berat tanggal 7 dan 8 Desember 2014 di Paniai.  

Kendati demikian, Leonard tidak menjelaskan identitas dan rincian pemeriksaan para saksi tersebut.

"Pemeriksaan saksi dilakukan di Jakarta serta dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M," imbuh Leonard.

Adapun secara total jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini berjumlah 39 orang, yakni 6 dari sipil, 15 polisi, dan 18 TNI.

Diketahui, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah membentuk tim penyidik kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai yang tim terdiri atas 22 jaksa senior pada bulan Desember lalu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah  juga memastikan, penyidikan dugaan kasus pelanggaran HAM berat Paniai masih terus berproses.

Sebagai informasi, berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal dunia dengan luka tembak dan luka tusuk. Kemudian, 21 orang lainnya mengalami luka akibat penganiayaan.

Komnas HAM menetapkan Peristiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini diputuskan dalam Sidang Paripurna Khusus Komnas HAM pada 3 Februari 2020.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Ad Hoc, yang bekerja selama lima tahun, mulai dari tahun 2015 hingga 2020.

Selanjutnya, Ketua Tim Ad Hoc, M Choirul Anam mengatakan, peristiwa Paniai sudah memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan.

Terdapat unsur pembunuhan dan tindakan penganiayaan, sistematis, meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kasus Paniai. Sehingga peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Kejagung Sebut Sudah 37 Saksi Diperiksa Terkait Dugaan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Berdasarkan hasil penyelidikan, menurut dia, tim menyimpulkan bahwa anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai pelaku yang bertanggung jawab.

Anam mengatakan, Tim Ad Hoc telah melakukan penyelidikan kepada para saksi sebanyak 26 orang, meninjau dan memeriksa TKP di Enarotali, Kabupaten Paniai, memeriksa berbagai dokumen, melakukan diskusi dengan beberapa ahli dan mengumpulkan informasi yang menunjang pengungkapan peristiwa.