5 Sikap Kontroversial Puan: Matikan Mik sampai Kesal Tak Disambut Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini tercatat ada 5 sikap kontroversial yang berasal dari Ketua DPR Puan Maharani. Dalam beberapa kali kesempatan dia sempat melontarkan pernyataan dan memperlihatkan sikap yang memicu perdebatan.

Yang terbaru adalah Puan melontarkan pernyataan merasa tidak disambut oleh seorang gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Hal itu langsung memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Berikut kilasan yang dirangkum Kompas.com tentang sejumlah sikap dan pernyataan Puan yang dinilai kontroversial.

Baca juga: Puan Kesal soal Gubernur yang Tak Bangga Saat Dirinya Turun ke Daerah: Saya Jadi Bingung

1. Mematikan mikrofon saat rapat di Senayan

Peristiwa yang membuat Puan menjadi perdebatan adalah ketika dia mematikan mikrofon anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho, yang sedang mengajukan interupsi terkait penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja di di Gedung Parlemen Senayan, 20 Juli 2020).

Sebagai Ketua DPR RI, Puan saat itu yang menjadi pemimpin rapat pengesahan beleid tersebut.

Potongan video peristiwa ketika Puan mematikan mikrofon saat rapat dengan cepat tersebar ke berbagai media sosial. Rekaman video itu kemudian dijadikan gurauan oleh para warganet yang menyebut Puan menghilangkan suara rakyat.

Dalam video berdurasi 7 detik itu Irwan sedang melakukan interupsi dengan mengatakan, "Menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kalau mau dihargai tolong ha.."

Suara Irwan mendadak tak terdengar dan kemudian dalam rekaman video terlihat gerak tangan Puan tertangkap sedang menekan tombol mikrofon.

Baca juga: Puan Kesal Tak Disambut Gubernur, Pengamat: Menggerus Elektabilitas

2. Menyebut Jokowi petugas partai

Puan juga pernah melontarkan pernyataan kontroversial pada 2015 silam. Saat itu dia mengatakan Presiden Joko Widodo masih menjadi petugas di partai PDIP.

"PDIP bersama Jokowi dan Jokowi masih sebagai petugas partai, kader PDIP," ujarnya.

Pernyataan Puan disampaikan menanggapi wacana organisasi pendukung Pro Jokowi (Projo) yang berubah menjadi partai politik dan ingin mengusung Jokowi saat Pemilu 2019.

DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani.

3. Wacana impor guru asing

Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 2019, Puan pernah melontarkan wacana soal impor guru asing.

Ketika itu Puan mengatakan akan mengimpor guru dari luar negeri untuk mengajar di Indonesia. Dia juga mengatakan Indonesia sudah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mewujudkan rencana itu, dan salah satunya Jerman.

Pernyataan itu langsung dihujani kritik dari masyarakat, terutama tenaga pendidik. Kemudian Puan meralat pernyataannya setelah menuai kehebohan selama 3 hari.

Baca juga: Puan Kesal Tak Disambut Gubernur, Pengamat: Tentu Tafsiran Publik Itu Ganjar...

4. Minta Sumatera Barat dukung Negara Pancasila

Pada 2020 lalu, Puan Maharani pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang membuatnya dilaporkan ke polisi karena dinilai menyinggung perasaan masyarakat Minang.

Pernyataan kontroversial itu dilontarkan oleh Puan ketika mengumumkan calon pasangan yang diusung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.

Dalam pilkada Sumatera Barat 2020, PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat yang berpasangan dengan Ali Mukhni.

Akibat pernyataan itu, Puan dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) pada September 2020 lalu.

dpr.go.id Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani

5. Kesal tak disambut gubernur saat kunjungan kerja

Puan mengungkapkan ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat turun ke daerah.

"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya. Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," ujar Puan saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDI-P di Provinsi Sulut, Rabu (9/2/2022), di Luwansa Hotel, Manado.

Dalam hatinya, Puan bertanya-tanya kenapa bisa ada gubernur seperti itu. Padahal, kata Puan, ia merupakan Ketua DPR ke-23 sejak 1945.

Baca juga: Puan Curhat Ada Gubernur yang Tak Mau Sambut Saat Dirinya Turun ke Daerah

"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan. Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," kata Puan.

"Baru pertama kali dari PDI Perjuangan (Ketua DPR), walaupun PDI Perjuangan sudah pernah menang," tambahnya.

Ia mengaku heran ada kepala daerah yang tidak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.

"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan," sebutnya.

"Bikin kesel kan," kata Puan di hadapan kader PDI-P Sulut, baik eksekutif, legislatif, dan pengurus struktur partai.