Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Logo Dewan Pers Dicatut untuk Sumbangan Gelap Hari Pers Nasional...

Kompas.com - 09/02/2022, 15:10 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Persiapan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-70 yang digelar 5-10 Februari 2018 silam di Padang, Sumatera Barat cukup membuat repot Dewan Pers.

Mereka bukan disibukkan dengan penyusunan kegiatan, melainkan karena ada berbagai laporan kalau logo Dewan Pers dan kop surat HPN dicatut oleh sejumlah orang di dalam bentuk proposal.

Proposal serta permintaan uang dan fasilitas dari sejumlah orang itu mengatasnamakan organisasi profesi wartawan, perusahaan pers, organisasi, ataupun individu. Tercatat ada lima laporan yang diterima langsung Ketua Dewan Pers saat itu, Yosep Adi Prasetyo.

Baca juga: Hari Pers Nasional 2022, Nadiem Harap Nilai Utama Jurnalistik Tetap Dijaga

Yosep, yang akrab disapa Stanley, menilai hal itu modus lama yang dilakukan berulang-ulang. Biasanya pelaku membuat semacam proposal sendiri lalu meminta agar perusahaan dan pemda bisa membiayai keberangkatan mereka ke acara Hari Pers Nasional (HPN) di Padang.

Permintaan bantuan itu ditujukan kepada sejumlah perusahaan dan pemerintah daerah.

”Ini sebenarnya permintaan uang karena tidak ada pertanggungjawaban. Bahkan, di beberapa kasus ada oknum yang tidak jadi berangkat, tetapi hanya mengambil uangnya,” kata Stanley, Rabu (31/1/2018), di Jakarta.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Ketua DPR Berharap Media Massa Tangkal Berita Bohong

Untuk menghindari upaya- upaya penipuan, saat itu Stanley langsung menerbitkan surat imbauan Nomor 36/DP/K/I/ 2018 tanggal 26 Januari yang isinya mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan bantuan, permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apa pun yang mungkin diajukan organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan. Adapun semua bentuk bantuan dan sponsorship hanya dilakukan melalui Panitia HPN secara resmi.

Berita ini sudah tayang di surat kabar Kompas pada 1 Februari 2018 dengan judul: Logo Dewan Pers Disalahgunakan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com